Pemerintah Kabupaten Ende

ENDE LIO SARE PAWE

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PPTSP

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPST) Kabupaten Ende terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2010, tanggal 14 Januari 2010, dengan susunan Struktur Organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Analisis Perijinan;

d. Seksi Informasi Perijinan;

e. Seksi Pelayanan Perijinan;

f. Tim Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rencana Strategis

1. Visi  dan  Misi

2. Tujuan dan Sasaran

3. Strategi dan Kebijakan

4. Program dan Kegiatan

(Renstra Dalam Proses Penyusunan)

Data Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang menjadi Tanggungjawab / Tupoksi.

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi KPPTSP

1. Kedudukan

  • KPPSTP Kabupaten Ende merupakan Unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Pasal 3) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2010.

2. Tugas Pokok dan Fungsi :

  • KPPTSP mempunyai Tugas melaksanakan Koordinasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi di Bidang Perijinan secara terpadu dengan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Keamanan clan Kepastian (Pasa14 ayat (1). Kepala KPPSTP mempunyai kewenangan untuk menandatangani Perijinan atas nama Bupati berdasar pendelegasian wewenang dari Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2010, tanggal 14 Januari 2010, telah dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Ende Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Pelayanan Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende, tanggal  24 Januari 2011.

3. Kepala KPPTSP mempunyai kewenangan untuk menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan  pendelegasian wewenang dari Bupati yang ditetapkan dengan PEraturan Bupati (Pasa14 ayat (2). Darii Peraturan Bupati Ende dimaskud, secara Administrasi, Prosesnya didelegasikan kepada KPPSTP meliputi :

1. Ijin Lokasi;

2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

3. Ijin Gangguan (IG) / HO

4. Tanda Daftar Perusahan (TDP)

5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

6. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

7. Ijin Trayek

8. Ijin Usaha Perekanan (IUP)

9. Surat Ijin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP - MB)

Ini merupakan langkah awal dan pendelegasian ini secara bertahap dan diharapkan bahwa saatnya semua Administrasi Perijinan dilaksanakan melalui satu pintu di kantor perlu ditambahkan bahwa pendelegasian ini hanya proses Administrasinya, sedang Urusan secara Teknis(Pembinaan dan Pengawasan) tetap ada menjadi tugas SKPD teknis.

4. Fungsi KPPTSP :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana telah diuraikan diatas, KPPTSP menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan Penyusunan Program Kantor;

2. Penyelenggaraan Pelaporan Administrasi Perijinan;

3. Pelaksanaan Koordinasi Proses Pelaporan Perijinan;

4. Pemantauan dan Evaluasi Proses pemberian pelaporan Perijinan;

5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Teknis Penyelenggaraan Perijinan Terpadu Satu Pintu, diatur dengan Peraturan Bupati Ende, Nomor 4 Tahun 2011, Tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ende, Tanggal 24 Januari 2011 yang mengatur mekanisme pelayanan yang disebut Standar Pelayanan yang mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ende, yaitu Standar Operating Prosedure (SOP).

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) merupakan unsur penunjang pemerintah dibidang Urusan Pemerintahan Umum, secara khusus melaksanakan tugas Pelayanan Publik dibidang Administrasi Perijinan sebagai salah satu wujud misi Pemerintah Kabupaten Ende, yaitu " Meningkatkan Penegakan Hukum dan Penataan Birokrasi " secara khusus unsur Penataan Birokrasi Organisasi Pemerintahan untuk lebih cepat merespon Isu Pelayanan Prima dimana Pelayanan Publik dibidang Perijinan yang dilaksanakan oleh aparatur birokrasi selama ini sangat tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat terlebih para pelaku usaha.

Kesan Pelayanan Birokrasi yang sangat tidak prima, antara lain :

a. Waktu Pengurusan Ijin sangat lama, karena prosesnya berbelit dan melibatkan berbagai

lembaga teknis;

b. Biaya proses perijinan relatif tinggi;

c. Tidak ada kejelasan baik biaya maupun waktu penyelesaian;

d. Aparat Birokrasi belum menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang baik.

Keterlambatan pemberian ijin sangat berpengaruh terhadap menurunnya investasi di suatu daerah. Dengan adanya KPPTSP dan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan secara Terpadu Satu Pintu, telah mendapat respon yang sangat positip dari semua komponen masyarakat clan stakeholders. Dengan demikian KPPTSP bekomitmen dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ende, khusus Pelayanan Publik di Bidang Perijinan berupaya untuk memberikan Pelayanan yan lebih optimal, sehingga diharapkan keinginan masyarakat dalam hal Pelayanan Prima bisa dicapai di waktu­ yang akan datang dengan berorientasi pada percepatan investasi dengan mempercepat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ende menuju Ende Lio Sare Pawe.





 

Addthis
You are here