Pemerintah Kabupaten Ende

ENDE LIO SARE PAWE

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PPKAD - Rencana Program dan Kegiatan

Indeks Artikel
PPKAD
Strategi dan Kebijakan
Rencana Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Isu-Isu Strategis
Sarana dan Prasarana
Seluruh halaman

 

 

RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja.

1.1. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja.

1.1.1. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah masih menitikberatkan pada pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Prosentase rencana kenaikan pendapatan lima tahun kedepan seperti yang dituangkan dalam RPJM D kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Rencana Perkembangan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Daerah

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

Th 2013

- Pajak

39%

51%

62%

74%

86%

- Retribusi

39%

55%

70%

86%

100%

Sedangkan untuk dana perimbangan saat menentukan target terlebih dahulu dikonsultasikan ke pemerintah pusat ataupun ke pemerintah propinsi.

1.1.2. Belanja Daerah :

Belanja langsung diharapkan selalu naik dari tahun ke tahun seiring naiknya pendapatan daerah. Belanja langsung sangat terpengaruh oleh komitmen dalam menjalankan visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Belanja daerah diutamakan untuk mencapai sasaran melalui kebijakan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.

Belanja tidak langsung diutamakan terlebih dahulu untuk pemenuhan gaji pegawai. Setiap tahun gaji pegawai diprediksi mengalamai kenaikan 15%, sehingga belanja gaji pegawai akan menjadi beban anggaran yang cukup material.

Sedangkan untuk kegiatan rutin Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah  program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang serta pemenuhan kebutuhan sarana – prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat.

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip. Indikator hasil daeri kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional/dinas.

Kegiatan ini selain penyedian jasa perizinan juga terdapat kegiatan penilaian/appraisal dan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik pemerintah Kabupaten  Ende. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan jasa perizinan kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik pemerintah.

3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan pihak pemberi jasa. Indikator hasil yang diharapkan adalah Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelasanaan pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran.

5. Penyediaan alat tulis kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk personil DPPKAD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai pendukung kegiatan administrasi perkantoran.

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi perkembangan dalam pelaksanaan SKPD.

9. Penyediaan Makan dan dan Minuman;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

10. Rapat Koordinasi dan konsultasi

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sesuai arahan kebijakan yaitu mengembangkan potensi kemampuan sumber daya personil sesuai bidang tanggung jawabnya, maka indikator hasil yang didapat adalah pemenuhan kebutuhan sumber daya yang handal.

Program tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi peraturan perundang – undangan.Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan pengimplementasian peraturan perundang – undangan.

2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan. Kegiatan ini merupakan pendukung peningkatan pengetahuan dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

c. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Arah kebijakan dari program ini adalah peningkatan sistim pengelolaan keuangan daerah, dengan strategi pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntablel serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Dinas yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu prosses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporam-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dari program ini terdiri dari

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersajikannya laporan capaian kinerja yang terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam satu tahun anggaran. yaitu dalam bentuk LAKIP, RKA dan DPA sebagai dasar pelaporan pelaksanan tugas pokok dan fungsi DPPKAD.

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pengelolaan keuangan periode semester yang akuntabel dan transparan.

3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya beberapa laporan yang merupakan indikator-indikator hasil pelaksanaan seluruh kegiatan sebagai dasar prognosis rencana kegiatan selanjutnya. Dari laporan prognosis ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi sebelumnya untuk menggambarkan ramalan pelaksanan ke depan.

4. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun.

Kegiatan ini mengarah pada bagian pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah menurut tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun anggaran yang menggambarkan prinsip akuntansi pengelolaan APBD oleh SKPD selama satu tahun anggaran.

d. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah serta peningkatan sistim pengelolaan keuangan daerah merupakan arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan adalah realisasi dari sumber – sumber pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan dan asset daerah untuk bahan kajian yang digunakan sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD.

Kegiatannya terdiri dari:

1. Penyusunan standar satuan harga.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah harga satuan yang ditetapkan didasari atas prosentase nilai perolehan pada nilai pasaran.

2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja dereah tahun per tahun anggaran.

3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah tersusunnya penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ende per tahun anggaran.

4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah tersusunnya penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja derah Kabupaten Ende per tahun anggaran.

6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Indikator hasil yang diharapkan adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Indikator hasil yang diharapkan adalah tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

8. Intensifikasi dan extensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah.

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemungutan sumber pendapatan daerah potensial.

9. Peningkatan manajemen asset / barang daerah.

Kegiatan ini merupakan penertiban administrasi aset milik pemerintah Kabupaten Ende. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tertib administrasi  aset / barang daerah milik Pemerintah Kabupaten Ende.

10. Revaluasi / appraisal Aset / barang daerah

Kegiatan merupakan penilaian/appraisal atas kondisi akhir serta pengamanan aset/       barang milik pemerintah Kabupaten Ende.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tertib admnistrasi serta tindakan control atas penggunaan asset / barang daerah milik pemerintah.

11. Verifikasi surat pertanggung jawaban

Kegiatan ini merupakan penertiban surat pertanggungjawaban SKPD. Idikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya sistim pengawasan surat pertanggungjawaban.

12. Penyusunan neraca daerah

Kegiatan ini merupakan catatan akhir atas laporan pertanggung jawaban pendapatan dan belanja daerah.  Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan akhir atas penggunaan keuangan daerah.

13. Pembinaan administrasi gaji.

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah  terlaksananya pembinaan administrasi gaji.

14. Pembuatan daftar gaji dan verifikasi SPP gaji induk

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah   tersedianya daftar gaji serta pelaksanaan pembayaran gaji.

15. Verifikasi SPP, SPD dan SP2D

Kegiatan ini lebih mengarah pada penatausahaan keuangan daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya penerbitan SPP, SPD dan SP2D

16. Intensifikasi penagihan dan pelaporan PBB / PAD

Kegiatan merupakan pendukung pengadministrasian pendapatan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang terarah dan terkoordinasi.

17. Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende

Kegiatan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara transparan. Indikator hasil dari kegitan ini adalah terlaksananya  pertanggung jawaban laporan keuangan.

18. Asistensi RKA dan DPA SKPD

Kegiatan ini mengarah pada penentuan plafon anggaran demi kelancaran pelaksanaan tugas. Idikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana kerja dan plafon anggaran SKPD.

e. Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah.

Arahan kebijakan dari program ini adalah peningkatan sistim pengelolaan keuangan daerah. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu prosses manajemen. Sesuai arah kebijakan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah  berkurangnya temuan audit oleh auditor. Kegiatan dari program ini terdiri dari

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

Kegiatan ini mengarah pada  pengawasan penggunaan keuangan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tertib administrasi keuangan  daerah.

2. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

Kegiatan merupakan tindak lanjut dari hasil temuan pengawasan dalam bentuk tindakan penyelamatan atas penggunaan keuangan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pertanggungjawaban penyalagunaan keuangan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan  Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus disusun pula rencana pagu anggaran indikatif yang disusun berdasarkan kebutuhan penggunaan biaya sebagaimana tercantum pada dilihat pada tabel berikut.

 




You are here