.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PPKAD

Indeks Artikel
PPKAD
Strategi dan Kebijakan
Rencana Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Isu-Isu Strategis
Sarana dan Prasarana
Seluruh halaman

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi

Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai suatu organisasi, memberi arah dan focus strategis yang jelas serta mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat pada sebuah organisasi. Dengan semakin gencarnya tuntutan terhadap terciptanya good governance, yang salah satu syaratnya adalah transparansi dalam segala kebijakan termasuk dalam bidang keuangan maka Visi Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende adalah TERWUJUDKAN   PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG OPTIMAL MELALUI PRINSIP GOOD GOVERNANCE MENUJU ENDE LIO SARE PAWE”

Mewujudkan Pendapatan menunjukan peran DPPKAD dalam mengusahakan pendapatan dan peningkatan PAD sebagai kontribusi terhadap APBD.

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menunjukan pelaksanaan prosedur administrasi keuangan dan asset daerah dengan memperhatikan aspek pelayanan yang mengacu pada standar pelayanan minimal.

Prinsip good governance menunjukan pelaksanaan peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, bertanggung jawab dan taat pada peraturan perundang – undangan  dalam mendukung Ende Sare Lio Pawe.

Dalam menjalankan  prinsip good governance diperlukan beberapa instrument pendukung yaitu Peraturan yang bersifat umum dan khusus untuk menjamin pelaksanaan good governance, pedoman atau petunjuk untuk mendorong dan evaluasi kinerja dan pengawasan untuk memantau pelaksanaan good governance.

Misi

Misi sebagai penjabaran dari Visi. Misi yang di emban terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan.

Misi yang dirumuskan untuk mencapai Visi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende adalah :

1. Meningkatkan Intesifikasi dan extensifikasi Pendapatan Daerah.

2. Menciptakan kualitas  pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertip, efektif, efisien.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan misi yang diemban yaitu mewujudkan pendapatan yang optimal serta pengelolaan keuangan dan asset daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi yang diemban adalah :

- Misi 1 : meningkatkan intensifikasi dan extensifikasi pendapatan daerah

Tujuannya :

1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah.

2. Peningkatan Pendapatan Daerah.

Sasarannya :

1. Terwujudnya efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan sumber – sumber pendapatan daerah.

2. Terwujudnya optimalisasi pendapatan asli daerah.

-.           Misi 2 : menciptakan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang tertib, efektif dan efisien.

Tujuannya :

1. Mewujudkan  Optimalisasi penggunaan keuangan daerah.

2. Mewujudkan peningkatan kualitas kemudahan , ketepatan dan kecepatan dan pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Sasarannya :

1. Terwujudnya efektifitas penggunaan keuangan daerah

2. Terciptanya pelayanan prima

Misi 3 : pemenuhan kebutuhan  dan tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas.

Tujuannya:

1. Mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2. Mewujudkan pelayanan prima dan professionalisme aparatur untuk menghasilkan SDM yang handal.

Sasarannya :

1. Tersedianya aparatur yang mempunyai kompetensi

2. Tersedianya aparatur yang  professional dan handal.


 


 

Strategi dan Kebijakan


Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada dan meminimalisir kelemahan internal.


Dengan demikian strategi yang dilakukan adalah :

1. Sosialisasi peraturan tentang pendapatan

2. Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

3. Peningkatan sumber daya aparatur dalam menggali potensi pendapatan daerah

4. Peningkatan kompetensi aparatur

5. Pengembangan sistim pengawasan secara berkala.

6. Peningkatan sistim informasi keuangan daerah

7. Pengembangan sistim informasi pendapatan daerah

8. Pengembangan system pemberian insentif pengelola keuangan berbasis kinerja.

9. Peningkatan Sumber daya aparatur dalam pemenuhan SDM yang handal

10. Peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana

11. Optimalisasi pengawasan pengendalian internal dan pengkoordinasian pendapatan dan pengeloaan keuangan

12. Peningkatan profesionalisme aparatur.

Kebijakan :

Kebijakan yang ditetapkan untuk optimalisasi pendapatan daerah dari sumber sumber yang sudah terdata serta pengelolaan Keuangan Daerah yang nantinya menjadi pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Ende. Oleh karena itu seluruh kebijakan baik mengenai pendapatan daerah maupun belanja diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi tersebut diatas.


Arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah.

2. Peningkatan sistim pengelolaan keuangan daerah.

3. Peningkatan kualitas pelayanan prima serta pemenuhan kebutuhan sarana – prasarana dalam menunjang pelayanan.

4. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi yang terukur.

 



 


 

 

RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja.

1.1. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja.

1.1.1. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah masih menitikberatkan pada pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Prosentase rencana kenaikan pendapatan lima tahun kedepan seperti yang dituangkan dalam RPJM D kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Rencana Perkembangan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Daerah

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

Th 2013

- Pajak

39%

51%

62%

74%

86%

- Retribusi

39%

55%

70%

86%

100%

Sedangkan untuk dana perimbangan saat menentukan target terlebih dahulu dikonsultasikan ke pemerintah pusat ataupun ke pemerintah propinsi.

1.1.2. Belanja Daerah :

Belanja langsung diharapkan selalu naik dari tahun ke tahun seiring naiknya pendapatan daerah. Belanja langsung sangat terpengaruh oleh komitmen dalam menjalankan visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Belanja daerah diutamakan untuk mencapai sasaran melalui kebijakan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.

Belanja tidak langsung diutamakan terlebih dahulu untuk pemenuhan gaji pegawai. Setiap tahun gaji pegawai diprediksi mengalamai kenaikan 15%, sehingga belanja gaji pegawai akan menjadi beban anggaran yang cukup material.

Sedangkan untuk kegiatan rutin Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah  program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang serta pemenuhan kebutuhan sarana – prasarana dalam penunjang pelayanan. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat.

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip. Indikator hasil daeri kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional/dinas.

Kegiatan ini selain penyedian jasa perizinan juga terdapat kegiatan penilaian/appraisal dan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik pemerintah Kabupaten  Ende. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan jasa perizinan kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik pemerintah.

3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan pihak pemberi jasa. Indikator hasil yang diharapkan adalah Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelasanaan pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran.

5. Penyediaan alat tulis kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk personil DPPKAD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai pendukung kegiatan administrasi perkantoran.

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi perkembangan dalam pelaksanaan SKPD.

9. Penyediaan Makan dan dan Minuman;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

10. Rapat Koordinasi dan konsultasi

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sesuai arahan kebijakan yaitu mengembangkan potensi kemampuan sumber daya personil sesuai bidang tanggung jawabnya, maka indikator hasil yang didapat adalah pemenuhan kebutuhan sumber daya yang handal.

Program tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi peraturan perundang – undangan.Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan pengimplementasian peraturan perundang – undangan.

2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan. Kegiatan ini merupakan pendukung peningkatan pengetahuan dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

c. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Arah kebijakan dari program ini adalah peningkatan sistim pengelolaan keuangan daerah, dengan strategi pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntablel serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Dinas yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu prosses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporam-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dari program ini terdiri dari

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersajikannya laporan capaian kinerja yang terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam satu tahun anggaran. yaitu dalam bentuk LAKIP, RKA dan DPA sebagai dasar pelaporan pelaksanan tugas pokok dan fungsi DPPKAD.

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pengelolaan keuangan periode semester yang akuntabel dan transparan.

3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya beberapa laporan yang merupakan indikator-indikator hasil pelaksanaan seluruh kegiatan sebagai dasar prognosis rencana kegiatan selanjutnya. Dari laporan prognosis ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi sebelumnya untuk menggambarkan ramalan pelaksanan ke depan.

4. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun.

Kegiatan ini mengarah pada bagian pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah menurut tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun anggaran yang menggambarkan prinsip akuntansi pengelolaan APBD oleh SKPD selama satu tahun anggaran.

d. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah serta peningkatan sistim pengelolaan keuangan daerah merupakan arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan adalah realisasi dari sumber – sumber pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan dan asset daerah untuk bahan kajian yang digunakan sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD.

Kegiatannya terdiri dari:

1. Penyusunan standar satuan harga.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah harga satuan yang ditetapkan didasari atas prosentase nilai perolehan pada nilai pasaran.

2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja dereah tahun per tahun anggaran.

3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah tersusunnya penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ende per tahun anggaran.

4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah tersusunnya penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja derah Kabupaten Ende per tahun anggaran.

6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Indikator hasil yang diharapkan adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Indikator hasil yang diharapkan adalah tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

8. Intensifikasi dan extensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah.

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemungutan sumber pendapatan daerah potensial.

9. Peningkatan manajemen asset / barang daerah.

Kegiatan ini merupakan penertiban administrasi aset milik pemerintah Kabupaten Ende. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tertib administrasi  aset / barang daerah milik Pemerintah Kabupaten Ende.

10. Revaluasi / appraisal Aset / barang daerah

Kegiatan merupakan penilaian/appraisal atas kondisi akhir serta pengamanan aset/       barang milik pemerintah Kabupaten Ende.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tertib admnistrasi serta tindakan control atas penggunaan asset / barang daerah milik pemerintah.

11. Verifikasi surat pertanggung jawaban

Kegiatan ini merupakan penertiban surat pertanggungjawaban SKPD. Idikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya sistim pengawasan surat pertanggungjawaban.

12. Penyusunan neraca daerah

Kegiatan ini merupakan catatan akhir atas laporan pertanggung jawaban pendapatan dan belanja daerah.  Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan akhir atas penggunaan keuangan daerah.

13. Pembinaan administrasi gaji.

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah  terlaksananya pembinaan administrasi gaji.

14. Pembuatan daftar gaji dan verifikasi SPP gaji induk

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah   tersedianya daftar gaji serta pelaksanaan pembayaran gaji.

15. Verifikasi SPP, SPD dan SP2D

Kegiatan ini lebih mengarah pada penatausahaan keuangan daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya penerbitan SPP, SPD dan SP2D

16. Intensifikasi penagihan dan pelaporan PBB / PAD

Kegiatan merupakan pendukung pengadministrasian pendapatan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang terarah dan terkoordinasi.

17. Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende

Kegiatan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara transparan. Indikator hasil dari kegitan ini adalah terlaksananya  pertanggung jawaban laporan keuangan.

18. Asistensi RKA dan DPA SKPD

Kegiatan ini mengarah pada penentuan plafon anggaran demi kelancaran pelaksanaan tugas. Idikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana kerja dan plafon anggaran SKPD.

e. Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah.

Arahan kebijakan dari program ini adalah peningkatan sistim pengelolaan keuangan daerah. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu prosses manajemen. Sesuai arah kebijakan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah  berkurangnya temuan audit oleh auditor. Kegiatan dari program ini terdiri dari

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

Kegiatan ini mengarah pada  pengawasan penggunaan keuangan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tertib administrasi keuangan  daerah.

2. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

Kegiatan merupakan tindak lanjut dari hasil temuan pengawasan dalam bentuk tindakan penyelamatan atas penggunaan keuangan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pertanggungjawaban penyalagunaan keuangan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan  Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus disusun pula rencana pagu anggaran indikatif yang disusun berdasarkan kebutuhan penggunaan biaya sebagaimana tercantum pada dilihat pada tabel berikut.

 



 

INDIKATOR KINERJA

 

Untuk dapat menggambarkan kemajuan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas PPKAD dalam mewujudkan Visi Terwujudkan   Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Optimal menuju Ende Lio Sare Pawe”

 

Menjadi institusi pengelola keuangan yang profesional, handal dan secara proaktif berperan dalam penentu arah pembangunan menuju terwujudnya Ende Lio Sare Pawe” dan 3 misi yaitu Meningkatkan Intesifikasi dan extensifikasi Pendapatan Daerah, Menciptakan kualitas  pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertip, efektif, efisien dan Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional maka diperlukan suatu ukuran yaitu indikator kinerja yang dapat dipercaya, akurat dan valid. Indikator pengelolaan keuangan yang digunakan tersebut memiliki peranan penting sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja dan pencapaian indikator makro serta hasil yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan kebijakan program dan kegiatan dalam manajemen pembangunan di Kabupaten Ende.

 

Indikator-indikator kinerja Dinas PPKAD yang ditetapkan adalah indikator-indikator yang memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang “SMART”  yaitu :

 

1. Specific (Spesifik); dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat  diukur keberhasilannya

 

2. Measurable (Terukur); indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;

 

3. Achievable (Terjangkau); indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.

 

4. Realistic (Realistis); indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;

 

5. Time-Bound (Masa Waktu); indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/ tahunan.

 

 

Selanjutnya indikator kinerja Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Tahun 2009-2014 berdasarkan misi-misinya adalah:

 

- Misi 1 : Meningkatkan intensifikasi dan extensifikasi pendapatan daerah

 

Tujuannya :

 

1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah.

 

2. Peningkatan Pendapatan Daerah.

 

Sasarannya :

 

1. Terwujudnya efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan sumber – sumber pendapatan daerah.

 

2. Terwujudnya optimalisasi pendapatan asli daerah.

 

Dengan indicator

 

1. Prosentase  peningkatan pajak

 

2. Prosentase peningkatan retribusi

 

3.    Prosentase penerimaan bagian laba BUMD

 

-.    Misi 2 : Menciptakan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang tertib, efektif dan efisien.

 

Tujuannya :

 

1. Mewujudkan  Optimalisasi penggunaan keuangan daerah.

 

2. Mewujudkan peningkatan kualitas kemudahan , ketepatan dan kecepatan dan pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah.

 

Sasarannya :

 

1. Terwujudnya efektifitas penggunaan keuangan daerah

 

2. Terciptanya pelayanan prima

 

Dengan indicator

 

1. prosentase SKPD yang menyampaikan SK+PJ tepat waktu

 

prosentase Sertifikasi asset tanah milik pemerintah

 

2.   Berkurangnya temuan audit BPK

 

-. Misi 3 : Pemenuhan kebutuhan  dan tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas.

 

Tujuannya:

 

1. Mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

 

2. Mewujudkan pelayanan prima dan professionalisme aparatur untuk menghasilkan SDM yang handal.

 

Sasarannya :

 

1. Tersedianya aparatur yang mempunyai kompetensi

 

2. Tersedianya aparatur yang aparatur yang professional dan handal.

 

Dengan indicator :

 

1. Prosentase Ketepatan penerbitan dokumen dan laporan keuangan.

 


 

 


 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Daerah, bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :


Struktur Organisasi :

 

a. Kepala Dinas;

 

b. Sekretaris;

 

c. Sekretariat, terdiri dari :

 

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

 

2. Sub Bagian Keuangan;

 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

 

d. Bidang  Penetapan dan Analisa Pendapatan,  terdiri dari :

 

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;

 

2. Seksi Pengelolah Data dan Informasi;

 

3. Seksi  Penetapan dan Pemeriksaan.

 

e. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan, terdiri dari :

 

1. Seksi Penatausahaan Pendapatan;

 

2. Seksi  Penagihan dan Perhitungan;

 

3. Seksi Pengkajian dan Pertimbangan Keberatan.

 

f. Bidang Anggaran, terdiri dari :

 

1. Seksi Anggaran I;

 

2. Seksi Anggaran II;

 

3. Seksi Anggaran III.

 

g. Bidang Perbendaharaan/Kuasa BUD, terdiri dari :

 

1. Seksi Perbendaharaan I;

 

2. Seksi  Perbendaharaan II;

 

3. Seksi Perbendaharaan III,

 

h. Bidang Asset, terdiri dari :

 

1. Seksi Perencanaan;

 

2. Seksi Pemeliharaan;

 

3. Inventarisasi dan Perlengkapan.

 

i. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

 

1. Seksi Akuntansi I;

 

2. Seksi Akuntansi II;

 

3. Seksi Akuntansi III.

 

j. Bidang Verifikasi, terdiri dari :

 

1. Seksi Verifikasi I;

 

2. Seksi Verifikasi II;

 

3. Seksi Verifikasi III.

 


 

 



Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah.


Adapun Fungsi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

 

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.



 


 

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

Isu – isu strategis

 

Pendapatan daerah sebagaimana  diatur dalam Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3  berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut yang paling memungkinkan  untuk dioptimalkan adalah pendapatan asli daerah karena dua sumber penerimaan lainnya sangat tergantung dari penetapan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

 

Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber pendapatan daerah terutama yang berasal penerimaan asli daerah, tanpa disadari akan melupakan substansi dari nilai-nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana suatu Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga SKPD menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif.  Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

 

Pengelolaan keuangan dan asset daerah harus dilakukan secara tertib, efisien dan efektif. Ketepatan dalam pelayanan administrasi keuangan daerah, transparansi dalam kebijakan keuangan sangat dibutuhkan. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, maka Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2009-2014  diharapkan mampu memberikan arah dan fokus strategi yang jelas dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, pengaturan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung diupayakan untuk efisien dan efektif serta proposional. Hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh 86 Satuan Kerja Perangkat Daerah.

 

Namun demikian, dengan memperhatikan gambaran umum serta data capaian program Dinas PPKAD yang disajikan pada bab terdahulu terlihat bahwa langkah kerja Dinas PPKAD untuk mewujudkan harapan diatas masih menemui berbagai isu permasalahan. Beberapa isu yang strategis yang sangat berkaitan dengan capaian kinerja Dinas PPKAD sebagai lembaga perencana pembangunan daerah adalah:

 

1. Rendahnya tingkat kesadaran msyarakat dalam membayar Pajak.

 

2. Obyek pajak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi sebenarnya.

 

3. Penyampaian RKA dan laporan keuangan  SKPD tidak tepat waktu.

 

4. Regulasi keuangan yang selalu berubah.

 

5. Keterlambatan penyampaian SPJ oleh SKPD.

 


 


 

Sarana prasarana

 

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas PPKAD Kabupaten Ende telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Dinas PPKAD Kabupaten Ende masih menggunakan gedung Sekretariat Daerah yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

 

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas PPKAD Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :


Daftar Sarana dan Prasarana DPPKAD Kabupaten Ende

 

No

Jenis Barang

Jumlah

Keterangan

1.

Kendaraan dinas

40 buah

Kendaraan roda 4 sebanyak 4 buah dan roda dua sebanyak 36 buah

2

Meja ½ biro

50 buah

3

Kursi kayu

75 buah

4

Meja tamu

1 buah

5

Meja biro

6 buah

6

Rak buku

7 buah

7

AC

4 buah

8

Kipas Angin

3 buah

9

Lemari Kayu

7 buah

10

Mesin ketik

8 buah

11

Rak Sorok

4 buah

12

Lemari sorok

3 buah

13

Filing kabinet

11 buah

14

Komputer Server

1 unit

15

Komputer /PC

20 unit

16

Laptop

8 unit

17

Kursi roda

8 buah

18

TV, Parabola, Resiver

1 paket

19

Dispenser

5 buah

20

Sofa

1 unit

21

Telpon

1 unit

22

Lemari dorong

3 buah

23

Lemari 2 pintu

2 buah

24

Bangku panjang

2buah

 

Sumber Dana

Sumber dana yang diperoleh Dinas PPKAD untuk melaksanakan program-programnya selama 2 tahun terakhir berasal dari Anggaran Dana APBD II. Jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk Dinas PPKAD Tahun 2007 s/d 2008 yaitu sebesar Rp. 28.648.831.990,-  dimana pada Tahun 2007, jumlah keseluruhan alokasi dana yang diterima oleh Dinas PPKAD sebesar Rp. 16.011.703.351,- dan Tahun 2008 sebesar Rp. 12.637.128.639,-

Secara lengkap sumber dana untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKAD pada tahun 2007s/d 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

 

No

Tahun Anggaran

Program

Sumber Pendanaan

Jumlah

APBD I

APBD II

APBN

BLN

1

2007

Pelayanan Administrasi Perkantoran

12.581.519,851-

12.581.519.851,-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

150.000.000,-

150.000.000,-

Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

30.000.000,-

30.000.000,-

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan  Daerah

3.210.183.500,-

3.210.183.500,-

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

40.000.000,-

40.000.000,-

JUMLAH DANA TAHUN 2007

16.011.703.351,-

16.011.703.351,-

2

2008

Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.754.478.639,-

7.754.478.639,-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

593.675.000,-

593.675.000,-

Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

150.000.000,-

150.000.000,-

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan  Daerah

3.963.975.000,-

3.963.975.000,-

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

175.000.000,-

175.000.000,-

JUMLAH DANA TAHUN 2008

12.637.128.639,-

12.637.128.639,-


 

 

Addthis
You are here