.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dinas Pertambangan

Indeks Artikel
Dinas Pertambangan
TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Isu Strategis
Indikator Kinerja
Struktur Organisasi
Tugas Pokok & Fungsi
Sarana & Prasarana
Seluruh halaman
1. Visi dan Misi Dinas Pertambangan Kabupaten Ende

1.1. VISI

Visi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende adalah :

"Terwujudnya Pertambangan dan Energi yang mampu mendorong
pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah yang berbasis masyarakat dan lingkungan"

Visi tersebut mengandung pengertian :

Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Endedi harapkan menjadi institusi yang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompentensi dan profesionalisme. Dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Ende tahun 2009 -2014, maka yang menjadi dasar program pembangunan ekonomi adalah pemberdayaan dan penguatan kelompok/kelembagaan ekonomi masyarakat dengan upaya pencapaian peningkatan penyerapan tenaga kerja baik pada tahap produksi maupun pasca produksi dengan tetap berorientasi pada peningkatan nilai tambah komoditas pertambangan spesifik daerah.

Pembangunan sector pertambangan dan energi harus memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan sosial kemasyarakatan (community development) agar tercapai keharmonisan serta tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan sekitar dengan upaya penyuluhan, pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan serta meningkatkan pengawasan pengelolaan lingkungan pertambangan, panas bumi, ketenagalistrikan serta sumber daya air tanah.

1.2. MISI

Adapun misi yang dirumuskan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende dapat dibeberkan sebagi berikut :
1. Meningkatkan kualitas pengolahan Pertambangan dan Energi yang bernilai ekonomis tinggi.
2. Meningkatkan kualitas pengolahan Pertambangan dan energi yang berbasis masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pertambangan dan energi yang memperhatikan kelestarian lingkungan.



2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu - isu dan analisis stratregik serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatip akan tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai mendatang.
Secara umum sesuai dengan perumusan Tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Ende tahun 2009 - 2014 adalah Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan dan energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Didalam sasaran dirancang sejumlah indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan untuk mencapai sasaran yang dapat diwujudkan dalam implementasi program, kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian / target masing - masing indikator program dan kegiatan.
Sasaran seperti yang telah menjadi kesepakatan pembangunan sektor Pertambangan dan Energi di Kabupten Ende yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2014 adalah sebagai berikut :"Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan dan Energi".
Untuk dapat mencapai visi tersebut diatas maka tujuan dan sasaran dari misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende dapat dijabarkan secara lebih operasional sebagai berikut :

1. 1.     Misi Pertama :

Meningkatkan kualitas pengolahan Pertambangan dan Energi yang bernilai ekonomis tinggi.
Tujuan :
- Meningkatkan kualitas pengelolaan bahan tambang energi dan air tanah;
Sasaran 1:
- Meningkatnya kontribusi hasil tambang, energi dan air tanah
Sasaran 2 :
- Meningkatnya rumah tangga yang menikmati listrik sumber energi terbarukan.

2. Misi Kedua :
Meningkatkan kualitas pengolahan Pertambangan dan Energi yang berbasis masyarakat
Tujuan :
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertambangan dan energi;
Sasaran
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di bidang pertambangan dan energi;

3. Misi Ketiga :
Meningkatkan kualitas pertambangan dan energi yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
Tujuan :
- Meningkatnya pengelolaan tambang yang tdk membwa dampak negatif terhadap lingkungan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
Sasaran :
- Meningkatkan pengelolaan lokasi penambangan yang tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan



3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Untuk mewujudkan visi dan misi maka perlu dilakukan suatu strategi, strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya - upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi, misi pembangunan daerah. Selanjutnya rencana mengenai upaya - upaya pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi diformulasikan dalam suatu program.
Rencana arah kebijakan merupakan petunjuk atau arahan agar pelaksanaan suatu tindakan lebih fokus dan tepat sasaran. Arah kebijakan dan program pembangunan pada bab ini diklasifikasikan kedalam setiap misi yang telah ditetapkan.
Strategi pembangunan jangka menengah periode tahun 2009 - 2014 merupakan realisasi tujuan yang diharapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap kedua dan diharapkan dapat menindaklanjuti apa yang telah dicapai pada tahapan pertama.
Dalam penjabarannya, strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut :
1. Meningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, tenaga teknis, peralatan survey dan laboratorium dalam bidang pertambangan energi dan air tanah yang didukung oleh manajemen yang baik dan dana yang memadai.
2. Mengembangan data yang valid berbasis SIG sesuai kebutuhan investor dalam upaya peningkatan investasi dibidang pertambangan, energi dan air tanah
3.  Menerapkan regulasi tentang sumber daya mineral energi dan air tanah dalam pengelolaan seluruh potensi yang ada di kabupaten untuk meminimalisasikan dampak/akibat negatif baik bagi masyarakat dan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pertambangan dan energi.
4.  Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pertambangan dan energi.
5.  Mengoptimalisasi pemanfaatan dana yang ada untuk pelaksanaan kegiatan pada wilayah geografis yang kurang mendukung dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan penambangan dan kelestarian lingkungan
Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalamn pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi intansi pemerintah.
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tidakan - tindakan tertentu, pemilihan kebijakan secara hati - hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan - keputusan dalam satu arah yang mendukung strategi. Kebijakan yang ditempuh dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Peningkatan pengelolaan potensi sumber energi terbarukan
2. Peningkatan pengelolaan sumber daya pertambangan
3. Peningkatan pengelolaan sumber air tanah

 



4. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebagai perwujudan dari berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strategi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan.
Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi, misi pembangunan daerah.
Arah kebijakan merupakan petunjuk dalam pelaksanaan suatu tindakan yang lebih terfokus dan tepat sasaran. Rincian kegiatan - kegiatan merupakan implementasi program baik program SKPD, program wajib SKPD, maupun program lintas wilayah dapat dilihat dibawah ini :

4.1. Program

A. Program Rutin
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Program Wajib Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende
1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

4.2. Kegiatan

A. Kegiatan Rutin
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan peizinan kendaraan dinas / operasional;
7. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
8. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
9. Penyediaan jasa alat tulis kantor;
10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
11. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
12. Penyediaan peralatan rumah tangga;
13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan;
14. Penyediaan makanan dan minuman;
15. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
16. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
17. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
18. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
19. Pengadaan peralatan gedung kantor;
20. Pengadaan mebeleur;
21. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
22. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
23. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas atau operasioanl;
24. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
25. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
26. Pendidikan dan pelatihan formal;
27. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

B. Kegiatan Program wajib Dinas Pertambangan dan Energi
1. Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian Golongan C;
2. Monitoring dan kegiatan penambangan bahan galian C;
3. Koordinasi dan konsultasi teknis program pertambangan;
4. Penurapan mata air;
5. Pengeboran air bawah tanah;
6. Pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat;
7. Penetapan lokasi tambang;
8. Pembelian alat ukur teknis pertambangan;
9. Pendidikan dan pelatihan pertambangan;
10. Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan;
11. Survey dan pemetaan Lokasi potensi tambang;
12. Survey dan pemetaan air bawah tanah;
13. Penetapan Lokasi tambang rakyat;
14. Penyusunan Peraturan Daerah ttg Pertambangan;
15. Monitoring dan pemeliharaan ketenagalistrikan;
16. Peningkatan promosi dan kerja sama investasi pertambangan;
17.    Intensifikasi pemungutan pajak daerah bahan galian C.

5. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
5.1. Isu - Isu Strategis

Pembangunan sebagai upaya pencapaian tujuan daerah perlu dilaksanakan dengan seksama, efektif, efisien dan terpadu. Dengan demikian, pembangunan perlu secara sadar dibimbing melalui arah kebijakan Pemerintah. Arah kebijakan Pemerintah ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk rencana pembangunan yang memuat program dan kegiatan yang harus ditempuh agar pelaksanaan pembangunan mencapai hasil yang diharapkan yaitu efektif dan efisien.
lsu-isu strategis merupakan hasil analisis dari semua informasi yang dikembangkan dan dianalisa pencermatan lingkungan internal dan eksternal,kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal. lsu-isu strategis yang perlu diperhatikan yang selama ini terjadi dilingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende yang diberi kewenangan sesuai PERDA Nomor 6 tahun 2008 serta Tugas Pokok dan fungsinya untuk mengelolah kegiatan bidang pertambangan dan energi dapat dikelompokan atas beberapa isu pokok sebagi berikut :
1. Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan belum optimal diatur dan diawasi.
2.    Pelayanan Listrik yang selama ini dikelolah pihak Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) yang belum maximal baik kualitas dan kuantitas.
3.  Dalam lima tahun kedepan,perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan eksplorasi eksploitasi sumber daya mineral serta air bawah tanah perlu dilakukan lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan kerusakan lingkungan.
4.   Minimnya data base potensi pertambangan dan energi juga merupakan isu dibidang pertambangan sehingga menyulitkan pemerintah daerah menarik investor untuk melakukan kegiatan investasi dibidang petambangan dan energi di kabupaten Ende.
5. Untuk mengurangi ekses dari penolakan masyarakat,LSM dan pihak­pihak lain sosialisasi setiap rencana kegiatan pertambangan kepada masyarakat perlu dilakukan secara sistematis terpadu dan berkesinambungan sejak dari awal.
Isu Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan belum optimal diatur dan diawasi,situasi ini juga berkaitan dengan belum optimalnya penerapan RT/RW Nasional, RT/RW propinsi dan RT/RW Kabupaten sehingga kegiatan pertambangan hanya untuk memenuhi kebutuhan beberapa pihak tanpa memperhatikan keselamatan dan keseimbangan ekosistim. Menjadi sangat penting untuk diangkat karena situasi ini juga berkaitan erat kegiatan pembangunan yang banyak membutuhkan bahan galian seperti sirtu disatu pihak dan kebutuhan hidup masyarakat di lain pihak.
Isu Pelayanan Listrik yang selama ini dikelolah pihak Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) yang belum maximal baik kualitas dan kuantitas.
Makin besar kebutuhan masyarakat akan energi kelistrikan, makin besar pula tuntutan akan ketersediaan energi listrik.Dari data yang dikumpulkan dari sejumlah 213 Desa dan Kelurahan sekabupaten Ende yang baru terlayani jaringan listrik sebesar 52 % sedangkan sisanya belum dapat dilayani karena keterbatasan pasokan energi PLN dan juga faktor geografis yang cukup sulit. Untuk itu Pemerintah pusat telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTGU ) di Ropa dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal di WKP Mutubusa,Sokoria sebagi salah satu jawaban untuk menjawab kekurangan pasokan lisrtik di beberapa wilayah dikabupaten Ende serta bila dimungkinkan maka kelebihannya akan dijual ke daerah lain.Disamping kedua pembangkit tersebut diatas pemerintah pusat juga membantu perangkat energi lisrik berupa pembangkit listrik tenaga surya yang telah digunakan dibeberapa Desa terpencil.
Isu Dalam lima tahun kedepan,perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan eksplorasi, eksploitasi sumber daya mineral serta air bawah tanah perlu dilakukan lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan kerusakan lingkungan.
Tuntutan akan ini tidak lepas dari kecenderungan kesepakatan global untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang salah satu penyebabnya adalah eksplorasi bahan tambang secara besar-basaran untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu analisis dan pengkajian aspak amdal dan aspek lainya bgi usaha pertambangan umum dan air bawah tanah perlu selalu dikedepankan tanpa mengurangi minat investor untuk berusaha didaerah.
Isu minimnya data base potensi pertambangan dan energi juga merupakan salah satu isu yang terjadi hal ini karena data-data potensi tambang yang ada adalah hasil survey dan penelitian dilakukan pihak Belanda dan pusat Geologi Bandung. Sedangkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende masih kekurangan tenaga ahli terdidik serta keterbatasan anggaran menjadi faktor utama minimnya data pertambangan yang dapat dibuat. Untuk itu perlu rekruitmen beberapa tenaga teknis dan pelatihan bagi tenaga teknis yang ada.
Isu Kurangnya sosalisasi kepada masyarakat sebelum kegiatan penambangan dilakukan jauga merupakan isu penting yang akir-akir ini mencuat kepermukanan dengan gelombang unjuk rasa dari berbagi elemen masyarakat yang menolak bentuk apapun kegiatan penambangan. Setelah dianalisis diketahui salah satu penyebab adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat, LSM dan kelompok lainya tentang apa dan bagaimana kegiatan pertambangan dan energi agar dicapai kesepahaman, pengertian baik melalui pendekatan ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.
5.2 Analisis Faktor - Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal
Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende, perlu dilakukan kajian - kajian/analisis terhadap pengaruh yang terjadi secara internal maupun eksternal. Dari hasil kajian
lingkungan internal dan lingkungan eksternal diperoleh kesimpulan bahwa berbagai hubungan timbal balik antara faktor - faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal yang merupakan peluang dan ancaman terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.
Analisis lingkungan strategis yang dilakukan mencakup Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan External (ALE). Dengan menggunakan methode analisis SWOT dapat diketahui lingkungan internal dan eksternal. Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dalam kaitan dengan isu-isu strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende adalah:
5.2.1. Analisis Lingkungan Internal.
a. Kekuatan (Strengths)
1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ende No 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah yang diikuti dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Dinas Pertambangan dan Energi;
2.  Regulasi tentang pengolahan bahan galian gol A, B, dan C
3.  Tersedianya SIG (Sistem Informasi Geografis dan hasil pemetaan sungai (beberapa segmen)  dengan skala 1 : 1000 di beberapa Kecamatan. 4 Koordinasi lintas program dan sektor cukup baik
b. Kelemahan (Weaknesses)
1. Struktur/jabatan sruktural belum semua terisi
2. Belum memadainya jumlah tenaga teknis pertambangan, pengairan, geodesi
dan kelistrikan  serta tenaga sosial masyarakat;
3. Kurangnya dana untuk kegiatan penyuluhan dan bimbingan serta sosialisasi
bagi  masyarakat;
4. Kurang memadainya data tentang potensi tambnagn dan energi
5. Manajemen pertambang dan energi dan pengolahan Air Bawah Tanah belum optimal
6. Peralatan teknis laboratorium serta berbagai sarana penunjang kegiatan lapangan terbatas;
Selain identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan secara internal, periu juga dilakukan identifikasi faktor - faktor peluang dan ancaman secara external yang dapat menghambat kinerja Dinas ke depan. Faktor - faktor external tersebut perlu dilakukan pengelolaannya secara positif untuk mendukung program dan kegiatan dari Dinas. Adapun faktor - faktor dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :
5.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal
a. Peluang (Oppurtunities)
1. Adanya potensi unggulan berupa sumber daya mineral dan panas bumi sokoria dan lesugolo;
2. Adanya investor dibidang pertambangan, kelistrikan, dan panas bumi
3. Meningkatnya kebutuhan pembangunan baik lokal maupun global akan jenis
bahan galian  dan aneka bahan dan kelistrikan dan air  tanah;
4. Peluang pngembangan energi terbaharukan;
b. Ancaman (Threats)
1. Adanya resistensi atau penolakan terhadap upaya
penertibanterhadap kegiatan Pertambangan tanpa izin (PETI) yang dikelolah masyarakat;
2. Kondisi Gografis daerah yang kurang mendukung menyebabkan
kebutuhan biaya yang cukup tinggi (high cost);
3. Rendahnya kepedulian masyarakat akan keselamatan dan kelestarian lingkungan;
4. Sistem penguasaan tanah (hak ulayat) yang dapat menimbulkan sengketa;

5.3. FAKTOR - FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Keberhasilan penanganan isu-isu strategis ke depan dapat diharapkan melalui strategi yang diarahkan pada penguatan faktor-faktor penentu guna mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan serta ancaman.
Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka faktor kunci keberhasilan penanganan isu-isu strategis Dinas Pertambangan dan Energi lima tahun ke depan adalah:
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, tenaga teknis, peralatan survey dan laboratorium dalam bidang pertambangan energi dan air tanah yang didukung oleh manajemen yang baik dan dana yang memadai.
2.  Pengembangan data yang valid berbasis SIG sesuai kebutuhan investor dalam upaya peningkatan investasi dibidang pertambangan, energi dan air tanah.
3.  Penerapan regulasi tentang sumber daya mineral energi dan air tanah dalam pengelolaan seluruh potensi yang ada di kabupaten untuk meminimalisasikan dampak/akibat negatif baik bagi masyarakat dan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pertambangan dan energi.
4. Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pertambangan dan energi.
5. Optimalisasi pemanfaatan dana yang ada untuk pelaksanaan kegiatan pada wilayah geografis yang kurang mendukung dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan penambangan dan kelestarian lingkungan



6. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk utk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau SKPD yg bersangkutan menunjukan kemajuan dalam rangka dan atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas maka Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende akan membuat laporan kinerja
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Ada beberapa jenis indikator kinerja yang sering dipergunakan dalam pengukuran kinerja organisasi yaitu :

 

1. Indikator Masukan ( input ) : adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijaksanaan / peraturan perundang - undangan dan sebagainya.
2. Indikator Keluaran ( output ) : adalah sesuatu yang diharapan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.
3. Indikator hasil ( outcome ) : adalah sesuatu yang menggambarkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat ( benefit ) : adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak ( impacts ) : adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.


Kelompok Sasaran


Implementasi program kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende secara umum ditujukan pada beberapa kelompok sasaran sebagai berikut:


1. Aparatur Dinas Pertambangan dan Energi serta Instansi terkait


2. Para pengusaha / investor


3. Masyarakat pada umumnya

 



7. Struktur Organisasi


alt

 


 

 

8. TUGAS POKOK & FUNGSI

 

8.1. TUGAS POKOK


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ende, maka tugas pokok dan Ffungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Ende No. 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :


a. Kepala Dinas


Kepala Dinas mempunyai tugas :


1. Membantu kepala Daerah dalam melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan  penyelenggaraan pemerintah bidang pertambangan dan energi dalam rangka merumuskan  dan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah;


2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.


b. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen dan perpustakaan yang membawahi 3 Sub bagian yakni :


1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : Melaksanakan urusan surat menyurat, memberikan pelayanan teknis dan administrasi, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, melaksanakan urusan rumah tangga, kepertokolan dan hubungan masyarakat, melaksanakan urusan perlengkapan dan pemeliharaan, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris, baik tertulis'maupun lisan.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
Menghimpun data dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran, melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak-hak keuangan pegawai lasinnya, mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan biaya lainnya, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, menyimpan data yang berkaitan dengan keuangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, baik tertulis maupun lisan.


3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
Menghimpun data secara sistimatis dan mengkoordinasikan penyusunan program perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan laporan secara deskriptif maupun statistik pelaksanaan kegiatan, menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi hasil perencanaan pembangunan daerah, menyiapkan vahan pemyempurnaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan, menyimpan secara sistematis serta memelihara hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan pengelolaan kepustakaan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, baik tertulis'maupun lisan.


c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Mineral


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas dibidang pengembangan sumber daya mineral, dengan membawahi 3 seksi :
1. Seksi penyiapan wilayah
2. Seksi geologi sumber daya mineral

3. Seksi pengelolaan air bawah tanah


d. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Energi


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang pengembangan dan pemanfaatan energi, dengan membawahi 3 seksi :
1. Seksi ketenagalistrikan
2. Seksi pengelolaan bahan bakar minyak
3. Seksi pengembangan energi baru terbarukan


e. Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang pengusahaan pertambangan dan energi, dengan membawahi 3 seksi :
1. Seksi ijin usaha pertambangan dan energi
2. Seksi produksi pemasaran dan distribusi
3. Seksi bimbingan dan penyuluhan pertambangan dan energi


f. Bidang pengawasan Pertambangan dan Energi


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas pen dibidang pengawasan pertambangan dan energi, dengan membawahi 3 seksi :
1. Seksi pengawasan pertambangan umum
2. Seksi pengawasan energi
3. Seksi kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai
tugas :

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

 

8.2. FUNGSI


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
a. Merencanakan kegiatan yang meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus dan penyediaan dukungan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi serta air bawah tanah.
b. Penyediaan dukungan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi serta air bawah tanah.
c. Pemberian ijin usaha inti listrik yang meliputi : Pembangkitan, Transmisi. Dan Distribusi.
d. Melaksanakan kegiatan bimbingan, pengawasan dan penertiban terhadap usaha pertambangan dan energi serta air bawah tanah.
e. Mengelolah dan menyiapkan kegiatan yang menyangkut pemberian ijin usaha sumber daya mineral dan pemberian ijin non inti yang meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak serta air bawah tanah.


9. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersedian sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Ende

No

Jenis Barang

Jumlah

Keterangan

1

2

3

1.

Peralatan Kantor

9 Ruangan

1 Ruangan Kepaia

1 Ruangan Sekretaris

1 Ruangan Bendahara dan Sekretariat

5 Ruangan Bidang

1 Ruangan Gudang

Bangunan Gedung

2.

Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4

(empat )

- Kendaraan Roda 2(dua)

1 Unit

11 Unit

3.

Komputer Laptop

2 Unit

4.

Komputer PC (Personal

Computer)

7 Unit

5.

Mesin Ketik Manual

2 unit

2 Unit rusak

6.

Kamera Foto Digital

2 Unit

7.

Pesawat Telepon

2 Unit

8.

Fax

1 buah

Rusak

9.

Printer

10 Unit

6 Unit Rusak

10.

White Board

1 buah

11.

Meja Kerja

42 Set

12.

AC Split

1 Buah

13.

Kursi Kerja

17 Set

Peralatan Teknis

1.

Ploter

1 Set

2.

GPS

2 Buah

3.

Palu Geologi

2 Buah

4.

Peralatan Geolistrik

1 Set

5.

Kompas Brunton

1 Buah

6.

Theodolith

1 Buah

 

10. Sumber Dana

Sumber dana pembiayaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende adalah berasal dari dana APBD 11 sedangkan bantuan APBN dalam bentuk fisik seperti PLTS, Sumur bor.

Tabel 2: Pembiayaan Program Berdasarkan Sumber Dana pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun 2008

No

Tahun

Anggaran

Program

Sumber Pendanaan

Jumlah

Ap

Belanja Barang dan jasa

47.790.000

47.790.000

Belanja Perjalanan Dinas

104.860.000

104.860.000

1

2006

Belanja Pelayanan Publik

456.150.000

456.150.000

Belanja Modal

141.150.000

141.150.000

JUMLAH DANA TAHUN 2006 ,-

749.950.000

Pelayanan Administrasi Perkantoran

193.075.000

193.075.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

94.560.000

94.560.000

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.000.000

2.000.000

2

2007

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

174.225.000

174.225.000

Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan

46.125.000

46.125.000

Survey Dan Pemetaan

41.881.000

41.881.000

Ketenagalistrikan

244.370.000

244.370.000

No

Tahun

Anggaran

Program

Sumber Pendanaan

Jumlah

APBD 11

JUMLAH DANA TAHUN 2007

796.336.000

796.336.000

Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

197.946.000

197.946.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

246.852.000

246.852.000

Peningkatan Disiplin Aparatur

17.500.000

17.500.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

142.217.500

142.217.500

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

7.000.000

7.000.000

Keuangan

3

2008

Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan

236.897.500

236.897.500

Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan Rakyat yang berpotensi

35.000.000

35.000.000

merusak lingkungan

Program pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan

1.417.843.750

1.417.843.750

Program Survey dan Pemetaan

550.000.000

550.000.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

100.000.000

100.000.000

Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku

50.000.000

50.000.000

JUMLAH DANA TAHUN 2008

3.001.256.750

3.001.256.750



Addthis
You are here