.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Tugas Pokok & Fungsi

Indeks Artikel
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tujuan & Sasaran
Program & Kegiatan
Indikator Kinerja
Struktur Organisasi
Tugas Pokok & Fungsi
Isu - Isu Strategis
Sarana & Prasarana
Seluruh halaman

 

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Peraturan Daerah tersebut mengatur Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut:

  1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana teknis pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
  2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.
  3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan tugas di bidang teknis dan administratif dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.
  4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta melaksanakan urusan rumah tangga di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas-tugas lain yang diberikan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

  1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
  2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata.
  3. Membina kerjasama kemitraan dengan intansi sektoral, LSM, Swasta dan masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata.
  4. Mengelola urusan ketatalaksanaan dinas.


Dalam membantu Bupati Kepala Daerah menjalankan kewenangan otonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata, melaksanakan urusan rumah tangga dinas serta tugas-tugas lain yang diberikan sejalan dengan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan termasuk di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata. Terdapat 12 urusan yang dilimpahkan pelaksanaan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah secara berjenjang (pusat, propinsi, Kabupaten). Pelimpahan tugas ini sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1979. Kewenangan yang diatur mencakup urusan daya tarik wisata sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku tidak menjadi urusan pemerintah pusat; urusan pramuwisata; urusan losmen; urusan penginapan remaja; urusan pondok wisata; urusan perkemahan; urusan rumah makan; urusan bar; urusan mandala wisata; urusan usaha kawasan pariwisata; urusan usaha rekreasi dan hiburan umum dan urusan promosi pariwisata daerah.

 

 



You are here