.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dinas Sosial 2017

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Drs. Yeremias Bore

Alamat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Jl. Melati - Ende



TUGAS

 

Menyelenggarakan urusan teknis bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 

FUNGSI :

a.   Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Rencana Pembangunan

     Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan Bupati serta masukan dari komponen masyarakat untuk menjadi pedoman penyusunan kinerja

    tahunan;

b.   Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin kerja sama yang baik dan saling menunjang;

c.   Memvalidasi pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT berdasarkan Rencana Kerja, guna mengetahui permasalahannya agar

      sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

d.   Memvalidasi rencana kebijakan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Kesekretariatan, Pemberdayaan

     Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Hidup

     Perempuan dan Kualitas Keluarga serta UPT agar terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang mandiri;

e.   Mengkoordinasikan kerja sama bidang sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Instansi/Lembaga dan pihak terkait

      lainnya baik pusat maupun daerah guna sinkronisasi program;

f.   Mengkoordinasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi, pengajuan usulan, rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi serta pemberian

     bimbingan, monitoring, supervise yang efisien dan efektif serta profesional;

g.   Menetapkan sarana dan prasarana sosial dalam rangka penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),Pemberdayaan Perempuan

      dan Perlindungan Anak agar terpenuhinya kebutuhan sosial dasar dan non dasar;

h.   Mengkoordinasi pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial meliputi pengangkatan, pemberhentian pejabat pekerja sosial serta pengusulan calon

     peserta pendidikan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan Diklat profesi melalui Diklat Fungsional agar tersedianya Tenaga Pekerja

      Sosial yang profesional dan memadai;

i.   Mempromosikan penganugerahan tanda kehormatan meliputi pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan Satya Lencana

     Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial serta penghargaan di bidang sosial untuk jasa dan pengabdiannya;

j.   Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi, sarasehan, Lokakarya, napak tilas serta pembangunan dan perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

    (TMP) untuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nlai kesetikawanan sosial serta Pemberdayaan Perempuan dan

     Perlindungan Anak;

k.   Mengkoordinasi penanggulangan korban bencana melalui pemberian bantuan tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan kondisi korban

     bencana untuk mengembalikan harga diri dan status sosial masyarakat;

l.   Memvalidasi dan menetapkan pengumpulan sumbangan sosial) berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya bantuan sosial bagi

     masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS );

m.   Menetapkan ijin undian serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan undian berdasarkan ketentuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam

      pelaksanaannya;

n.   Menetapkan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak

      mampu melalui Panti Sosial Pemerintah dan Swasta serta non Panti untuk memberikan perlindungan sosial dankelangsungan hidup;

o.   Menetapkan ijin pengangkatan antar Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan untuk memperoleh kepastian hukum dan kesejahteraan anak;

Addthis
You are here