.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

BAPPEDA

Indeks Artikel
BAPPEDA
Tijuan dan Sasaran
Strategi dan Kebijakan
Rencana Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Ketenagaan
Sarana dan Prasarana
Sumber Dana
Seluruh halaman

Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Ende

Visi Bappeda Kabupaten Ende perlu ditetapkan sebagai penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ende dengan memperhatikan visi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai instansi teknis vertikal Bappeda. Adapun visi Bappenas adalah “Menjadi institusi perencana yang handal, kredibel dan secara proaktif berperan dalam penentu arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”.

Dengan demikian, visi Bappeda untuk lima tahun ke depan yaitu

”Menjadi institusi perencana yang profesional, handal dan secara proaktif berperan dalam penentu arah pembangunan menuju terwujudnya Ende Lio Sare Pawe”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Bappeda Kabupaten Ende diharapkan menjadi institusi yang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi dan profesionalisme sehingga menghasilkan produk perencanaan pembangunan yang dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu. Di samping itu, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan tiga (3) misi, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia perencana yang profesional dan handal

2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan

3. Mengembangkan kemitraan dalam pembangunan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, masyarakat, swasta serta lembaga-lembaga donor.

 


Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Sementara itu, sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program, kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian/ target masing – masing indikator program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Bappeda lima tahun ke depan, ditetapkan tujuan dan sasaran dari setiap misinya yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia perencana yang profesional dan handal

 

Tujuan    1:   Tersedianya aparatur perencana yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang perencanaan

 

Sasaran 1:   Meningkatnya aparatur perencana yang memiliki kemampuan teknis sesuaii dengan bidang tugas

Misi 2: Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah jangka panjang,

 

menengah dan tahunan

 

Tujuan 1: Terwujudnya birokrasi  yang profesional dan akuntabel

 

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perencanaan, dan pemantauan pembangunan

 

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang


Misi 3: Mengembangkan koordinasi dan kemitraan dalam pembangunan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, masyarakat, swasta serta lembaga-lembaga donor.

 

Tujuan 1: Meningkatnya koordinasi dan kerjasama pembangunan

 

Sasaran 1: Meningkatnya koordinasi lintas sektor dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat, organisasi pemerintah dan non pemerintah, swasta serta lembaga-lembaga donor.


Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Bappeda merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Dalam penjabarannya, strategi yang akan dilaksanakan oleh Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan potensi sumber daya manusia perencana, manajemen pengolahan dan analisa data–data pembangunan yang akurat yang didukung dengan sarana/ prasarana yang memadai, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah.

2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan peran serta masyarakat, pemangku kepentingan dan DPRD dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan guna menentukan arah kebijakan pembangunan.

3. Memantapkan peran Bappeda dalam membangun kerjasama pembangunan serta penentuan penganggaran berdasarkan skala prioritas pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Sementara itu, kebijakan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi yang akan ditempuh dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur perencana pembangunan daerah

2. Peningkatan sistem perencanaan,pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah

3. Peningkatan kerja sama pembangunan dengan lembaga-lembaga terkait

4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan

5. Peningkatan koordinasi pembangunan ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana, penanggulangan bencana alam, daerah bawahan

6. Pengembangan sistem informasi analisis dan dokumentasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah


Rencana Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Ende. Adapun rincian program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan selama lima tahun ke depan adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan:

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat;

1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

1.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

1.4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil;

1.5. Penyediaan jasa  jaminan barang milik daerah;

1.6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;

1.7. Penyediaan jasa  administrasi keuangan;

1.8. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

1.9. Penyediaan jasa  alat tulis kantor;

1.10. Penyediaan  barang cetakan dan penggandaan;

1.11. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

1.12. Penyediaan peralatan rumah tangga;

1.13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan;

1.14. Penyediaan makanan dan minuman;

1.15. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan:

2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

2.3. Pengadaan peralatan gedung kantor;

2.4. Pengadaan  mebeleur;

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala  gedung kantor;

2.6. Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan;

2.7. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional;

2.8. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor;

2.9. Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan:

3.1. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:

4.1. Pendidikan dan pelatihan formal;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan-kegiatan:

5.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.2. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan

6. Program Pengembangan Data/ Informasi, dengan kegiatan-kegiatan:

6.1. Penyusunan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

6.2. Penyusunan dan pengumpulan data /informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

6.3. Penyusunan dan analisis data/ informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana

6.4. Penyusunan dan analisis data/ informasi perencanaan pembangunan ekonomi

6.5. Penyusunan profile daerah

7. Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan-kegiatan:

7.1. Koordinasi kerjasama wilayan perbatasan

7.2. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

7.3. Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

7.4. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

7.5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerjasama pembangunan

8. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan kegiatan-kegiatan:

8.1. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

8.2. Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

8.3. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan

8.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan wilayah perbatasan

9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan-kegiatan:

9.1. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

9.2. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

9.3. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

9.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

10. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, dengan kegiatan-kegiatan:

10.1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

10.2. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

10.3. Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/ sosial

10.4. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

10.5. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

10.6. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan

10.7. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

10.8. Koordinasi perencanaan penanganan perparkiran

10.9. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

10.10. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan

10.11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.

11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan-kegiatan:

11.1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

11.2. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

11.3. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. dengan kegiatan-kegiatan:

12.1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

12.2. Penyusunan rancangan RPJMD

12.3. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

12.4. Penetapan RPJMD

12.5. Penyusunan rancangan RKPD

12.6. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

12.7. Penetapan RKPD

12.8. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

12.9. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (KLPJ)

12.10. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan-kegiatan:

13.1. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

13.2. Penyusunan indikator ekonomi daerah

13.3. Koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

13.4. Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

13.5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi

14. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan-kegiatan:

14.1. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

14.2. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

14.3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

14.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana sosial budaya

15. Program Perencanaan  Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan-kegiatan:

15.1. Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah

15.2. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

15.3. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan

rencana prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, dengan kegiatan-kegiatan:

16.1. Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana

16.2. Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

16.3. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah rawan bencana

17. Program Perencanaan Tata Ruang. dengan kegiatan-kegiatan:

17.1. Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

17.2. Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

17.3. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

17.4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

17.5. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

17.6. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

17.7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

17.8. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

17.9. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

17.10. Revisi rencana tata ruang

17.11. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

17.12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

18. Program Pemanfaatan Ruang. dengan kegiatan-kegiatan:

18.1. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

18.2. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

18.3. Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

18.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

19. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan-kegiatan:

19.1. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

19.2. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

19.3. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

19.4. Pengawasan pemanfaatan ruang

19.5. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

19.6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang


INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN ENDE

Untuk dapat menggambarkan kemajuan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda dalam mewujudkan Visi ”Menjadi institusi perencana yang profesional, handal dan secara proaktif berperan dalam penentu arah pembangunan menuju terwujudnya Ende Lio Sare Pawe” dan 3 misi yaitu meningkatkan sumber daya manusia perencana yang profesional dan handal, meningkatkan kualitas rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan, serta mengembangkan koordinasi dan kemitraan dalam pembangunan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, masyarakat, swasta serta lembaga-lembaga donor, maka diperlukan suatu ukuran yaitu indikator kinerja yang dapat dipercaya, akurat dan valid. Indikator pembangunan yang digunakan tersebut memiliki peranan penting sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja dan pencapaian indikator makro serta hasil yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan kebijakan program dan kegiatan dalam manajemen pembangunan di Kabupaten Ende.

Indikator-indikator kinerja Bappeda yang ditetapkan adalah indikator-indikator yang memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang “SMART”  yaitu :

1. Specific (Spesifik); dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat  diukur keberhasilannya

2. Measurable (Terukur); indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;

3. Achievable (Terjangkau); indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.

4. Realistic (Realistis); indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;

5. Time-Bound (Masa Waktu); indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/ tahunan.

Selanjutnya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Ende yang ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Tahun 2009-2014 berdasarkan misi-misinya adalah:

Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia perencana yang profesional dan handal

Tujuan 1:           Tersedianya aparatur perencana yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang perencanaan

Sasaran 1:        Meningkatnya aparatur perencana yang memiliki kemampuan teknis sesuai dengan bidang tugas,

dengan indikator :

1. Meningkatnya persentase aparatur perencana yang mengikuti pendidikan/ pelatihan fungsional perencana dari keadaaan 22,66% tenaga perencana pada tahun 2008 menjadi 42,85% tenaga  perencana pada tahun 2013.

Misi 2: Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah jangka panjang,   menengah dan tahunan


Tujuan 1:           Terwujudnya birokrasi  yang profesional dan akuntabel

Sasaran 1:        Meningkatnya kualitas perencanaan, dan pemantauan pembangunan

1. Tersedianya seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dari keadaan 80% pada tahun 2008 diharapkan 100% (lengkap) sejak tahun 2009 sampai dengan 2013.

2. Penyampaian seluruh dokumen perencanaan tepat waktu dari keadaan 80% pada tahun 2008 diharapkan 100% pada tahun 2013.

3. Meningkatnya persentase kegiatan (APBD) yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan (PPAS) yakni dari 80% pada tahun 2008, diharapkan menjadi 100% pada tahun 2013.

4. Meningkatnya persentase penyelesaian pelaksanaan pekerjaan fisik/ pembangunan tepat waktu, dari 75,26% pada tahun 2008, menjadi 94,90% pada tahun 2013

5. Jumlah dokumen statistik pembangunan yang tersedia 100% pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013

Sasaran 2:        Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang

1. Rasio penggunaan lahan sesuai peruntukannya yakni dari 40,38% pada tahun 2008 menjadi 54,31% pada tahun 2013.

Misi 3: Mengembangkan koordinasi dan kemitraan dalam pembangunan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, masyarakat, swasta serta lembaga-lembaga donor.

Tujuan 1:           Membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat, organisasi pemerintah dan non pemerintah, swasta serta lembaga-lembaga donor.

Sasaran 1:        Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di berbagai bidang pembangunan , dengan indikator-indikator:

1. Frekuensi rapat koordinasi bidang-bidang pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda dipertahankan 16 kali untuk 4 bidang pembangunan dalam setahun untuk setiap bidang pembangunan (100%) pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

2. Frekuensi rapat evaluasi program pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda dipertahankan 4 kali dalam setahun (100%) pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

3. Meningkatnya jumlah bidang kerjasama pembangunan yang dikoordinasi oleh Bappeda dari keadaan 4 dari 7 bidang kerjasama (57,14%) pada tahun 2008 menjadi 7 bidang kerjasama (100%) pada tahun 2013.

 


 

Ketenagaan

 

Komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Ende terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural, staf fungsional umum dan tenaga kontrak sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Jumlah seluruh pegawai Bappeda sebanyak 48 orang yang dapat dirincikan menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan serta menurut pangkat/ golongan ruang.


Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Ende sebagian besar terdiri dari pegawai laki-laki yaitu sebanyak 30 orang yang berarti hampir dua kali dibanding jumlah pegawai perempuan yaitu sebanyak 18 orang.  Sementara itu, komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi sarjana (S1) yaitu sebanyak 29 orang, sementara jumlah pegawai dengan kualifikasi S2 jumlahnya jauh lebih sedikit.

 

Dilihat dari rincian berdasarkan pangkat/ golongan ruang, sebagian besar pegawai Bappeda telah memiliki pangkat/ golongan ruang setingkat penata dan pembina, sedangkan sebagian kecil pegawai adalah tenaga kontrak dan pegawai dengan pangkat setingkat juru.

 

Secara lengkap komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pangkat/ golongan ruang sampai dengan keadaan Bulan Agustus 2009 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

 

Tabel 2‑1: Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No

Jenis Kelamin

Jumlah

1

Laki – Laki

30

2

Perempuan

18

Jumlah

48

 

Tabel 2‑2: Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No

Tingkat Pendidikan

Jumlah ( orang )

1

Pasca Sarjana (S2)

6

2

Sarjana (S1)

29

3

Diploma

2

4

SLTA

10

5

SLTP

1

6

SD

1

Jumlah :

48


Tabel 2‑3: Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No

Golongan

Jumlah (org)

1

Pembina Utama Muda  ( IV/c )

1

2

Pembina TK. I  ( IV/b )

1

3

Pembina  ( IV/a )

2

4

Penata Tk I ( III/d )

4

5

Penata (III/c)

8

6

Penata Muda Tk. I (III/b)

2

7

Penata Muda (III/a)

9

Jumlah

27

1

Pengatur Tk. I (II/d)

2

2

Pengatur (II/c)

2

3

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

3

4

Pengatur Muda (II/a)

1

Jumlah

8

1

Juru Tingkat I (I/d)

1

2

Juru (I/c)

1

3

Juru Muda Tingkat I (I/b)

-

4

Juru Muda (I/a)

1

Jumlah

2

CPNS

1

Penata Muda (III/a)

4

2

Pengatur (II/c)

2

Jumlah

6

1

Tenaga Kontrak

5

Jumlah

5

Jumlah Keseluruhan

48

Disamping kualifikasi berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki pegawai, sampai dengan Bulan Agustus 2009, beberapa pegawai Bappeda tercatat telah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) struktural dan/ atau fungsional di bidang perencanaan dan pembangunan seperti yang disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2‑4: Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No

Jenis Diklat

Jumlah (org)

1

Adum/Adumla/PIM IV

8

2

Spama / Diklatpim III

5

3

Spamen / Diklatpim II

1

Jumlah

14


Tabel 2‑5: Jumlah  Pegawai  Yang  Telah  Mengikuti  Diklat Teknis   Fungsional

di Bidang Perencanaan  dan  Pembangunan

 

No

Jenis Diklat

Jumlah (org)

1

Pendidikan / Kursus Bhs. Inggris

1

2

Pendidikan Kebendaharaan APBD

7

3

Methodologi  Perencanaan

8

4

Kursus Manajemen Proyek (KMP)

8

5

Pemegang Kas

1

Jumlah

25

 


Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.  Bappeda Kabupaten Ende telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Bappeda Kabupaten Ende telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Tabel 2‑6: Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Ende

No

Jenis Barang

Jumlah

Keterangan

1

Bangunan gedung

11 ruangan

Ruangan kepala, sekretaris, bendahara, sekretariat, rapat, gudang, Bidang PP1, dan bidang PP3 masing-masing 1 ruangan ditambah dengan 2 ruangan masing-masing untuk bidang PP2 dan bidang PP4

2

Kendaraan dinas

26 buah

Kendaraan roda 4 sebanyak 3 buah dan roda dua sebanyak 23 buah

3

Komputer laptop

5 buah

4

Desktop

19 buah

5

Mesin ketik manual

6 buah

6

AC

8 buah

7

TV berwarna

2 buah

8

LCD

1 buah

9

Kamera foto

2  buah

10

Handycam

1 buah

11

Wireless

4 buah

12

Filling cabinet

11 buah

13

Lemari kayu/ besi

14 buah

14

Meja kursi tamu

3 set

15

Meja kerja

37 buah

16

Kursi kerja

59 buah

17

Meja rapat

10 buah

18

Kursi rapat

28 buah

19

Jam dinding

2 buah

20

White board

4 buah

21

Kipas angin

1 buah

22

Pesawat telepon

9 buah

23

Mesin Faxcimile

2 buah

1 rusak

24

Printer

15 buah

5 rusak

25

Layar LCD

3 buah

1 rusak

26

Router Cisco 2600 series

1 buah

27

Hub switch

8 buah

28

Modem D-Link

7 buah


 

Sumber Dana

 

Sumber dana terbesar yang diterima Bappeda untuk melaksanakan program-programnya selama 3 tahun terakhir berasal dari Anggaran Dana APBD II, meskipun terdapat sebagian alokasi dana yang bersumber dari APBN dan Bantuan Luar Negeri (BLN). Sementara itu, jika ditinjau dari jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk Bappeda sejak Tahun 2006 s/d 2008 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2006, jumlah keseluruhan alokasi dana yang diterima oleh Bappeda sebesar Rp. 4.027.281.000, Tahun 2007 sebesar Rp. 25.158.400.000 dan Tahun 2008 sebesar Rp. 9.721.339.712. Peningkatan yang signifikan terutama terjadi dengan adanya penambahan dana yang ebrasal dari BLN.

 

 


Addthis
You are here