.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bupati dan Wakil

LPSE Kab. Ende

SiRUP Kab Ende

TAMAN NASIONAL

Situs Bung Karno

Gambar
11 DESA DEKLARASIKAN STBM
Sabtu, 04 Juli 2015
Sebanyak 11 desa di wilayah Kecamatan Ende mendeklarasikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Ke-11 desa tersebut masing-masing Desa... Selengkapnya...
Gambar
PENDIDIKAN ENDE BERGERAK FLUKTUATIF
Sabtu, 04 Juli 2015
Perkembangan pendidikan di wilayah Kabupaten Ende bergerak fluktuatif dalam  beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1970-1980 sebagai masyarakat... Selengkapnya...
Gambar
PENDIDIKAN ADALAH PROSES
Sabtu, 04 Juli 2015
Pendidikan yang dilaksanakan di setiap jenjang adalah sebuah proses. Pendidikan bukan hanya dilihat sebagai suatu sarana untuk mendapatkan nilai... Selengkapnya...
Gambar
TA.2014/2015 JUMLAH SISWA DO SD/MI BERKURANG
Sabtu, 04 Juli 2015
Tercatat jumlah siswa Drop Out (DO) pada penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) Tahun Pelajaran 2014/2015 di Tingkat kabupaten Ende mengalami... Selengkapnya...
Gambar
RAT BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI
Jumat, 26 Juni 2015
Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas koperasi sesuai  konstitusi koperasi. Sebagi insan koperasi tentunya sudah... Selengkapnya...
Gambar
MCK PLUS-PLUS NUATAUBARARIA MENELAN DANA 400 JUTA LEBIH
Jumat, 26 Juni 2015
Pembangunan MCK Plus-plus Nuataubararia Kecamatan Detusoko menghabiskan dana sekitar 400 Juta Rupiah lebih. Dana ini  bersumber dari bantuan/hibah... Selengkapnya...
Gambar
STBM JADI ISSUE NASIONAL
Jumat, 26 Juni 2015
Sejak  tahun 2008 Peraturan Menteri Kesehatan (Permemkes) 852 sudah memuat strategi  Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Rencana yang sama... Selengkapnya...
Gambar
STBM DILE, RANGSANG PERCEPATAN GERAKAN STBM DESA/KELURAHAN LAIN
Kamis, 25 Juni 2015
Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang bertempat di Desa Dile Kecamatan Detusoko merupakan upaya peningkatan perilaku hidup bersih... Selengkapnya...
Gambar
RUMAH TUNGGU, BALAI PENYULUHAN KB DAN MCK PLUS-PLUS DIRESMIKAN
Kamis, 25 Juni 2015
Keberadaan  Rumah Tunggu, Balai Penyuluh Keluarga Berencana dan MCK Plus-Plus KSM Nuataubararia Kecamatan Detusoko diresmikan penggunaannya oleh... Selengkapnya...

TENAGA HONORER DIMINTA MENGISI FORMULIR BARU

PDF

Sebanyak 1.121 tenaga honorer non APBD dan APBN yang belum masuk daftar nominasi Kategori Dua (K2) diminta mengisi ulang formulir yang disiapkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ende. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ende akan memperjuangkan nasib seribu lebih tenaga honorer ini. Bupati Ende Don Bosco M. Wangge menyampaikan hal ini kepada tenaga honorer K2 di Aula BBK St. Konradus Ende, Sabtu (20/4).

           

Bupati Don mengundang tenaga honorer K2 untuk menjelaskan prosedur penentuan mereka yang masuk daftar nominasi K2. Setelah BKD mengumumkan 1.121 nama tenaga honorer K2 untuk kepentingan uji publik, ternyata ada banyak pengaduan dari masyarakat. Ini merupakan indikasi bahwa banyak tenaga honor tidak memenuhi syarat masuk daftar nominasi K2.

           

Misalnya, ada tenaga honorer yang baru mulai bekerja pada tahun 2009 dan 2010, tetapi masuk dalam daftar nominasi. Sementara sejumlah tenaga honorer, terutama guru yang bekerja sebelum tahun 2005, tidak masuk dalam daftar nominasi. Banyaknya kejanggalan ini menimbulkan kecurigaan terhadap kinerja BKD saat mengirim data ke BKN.

           

Guru SD I Panalato, Kecamatan Kota Baru, Sipri Sera, misalnya, mengajukan keberatan karena mendapat tenaga honor yang mulai bekerja tahun 2009, tetapi bisa masuk dalam daftar nominasi. Sementara dirinya yang bekerja sejak Januari 2005 tidak masuk daftar nominasi K2. Data yang diumumkan BKN merupakan hasil kerja BKD Kabupaten Ende. Karena itu, jika BKD mengirim data yang sudah diverifikasi, tentu yang masuk ke BKN mereka yang bekerja di bawah tahun 2005. Tapi, kalau data yang dikirim BKD ke BKN tidak tepat, tentu hasilnya akan amburadul seperti sekarang. Banyak tenaga honor yang seharusnya masuk daftar nominasi K2, tetapi justru mereka yang tersingkir.

           

Menanggapi keberatan tersebut, Bupati Don mengatakan pengumuman itu dibuat pemerintah dalam rangka uji publik. Jika ada yang tidak memenuhi syarat , maka masyarakat berhak mengajukkan keberatan, baik melalui BKD maupun langsung ke BKN. Formulir keberatan sediakan oleh BKD Ende. Sementara mereka yang namanya belum masuk daftar nominasi, Bupati minta untuk segera mengisi ulang formulir.

           

“Bisa saja terjadi kesalahan pada saat mengisi formulir. Untuk itu, silakan mengisi ulang formulir dan saya minta BKD menunjukan cara pengisian formulir yang benar, bila perlu buat contoh dan ditempel pada tempat yang mudah diakses oleh mereka yang mau isi formulir. Tapi, ingat yang menentukan anda bisa diakomodir adalah pemerintah pusat. Bupati hanya menyampaikan BKN, sementara keputusan terakhir ada di BKN di Jakarta,”kata Bupati Don.

           

Usai bertemu dua ribu lebih tenaga honorer. Bupati Don mengatakan tenaga honor ditentukan menjadi PNS melalui testing jalur khusus. Namun, kapan tes jalur khusus ini akan dilakukan, pemerintah daerah belum mendapat informasi dari BKN. Setelah semua berkas lengkap, kata Bupati Don, akan dikembalikan ke BKN di Jakarta.

           

Mereka yang sudah masuk daftar nominasi K2 masih berpeluang untuk ikut testing jalur umum. Jika masih memenuhi syarat untuk masuk lewat jalur umum, silahkan,” kata Bupati Don.

 

Sumber : Flores Pos

Addthis
You are here