.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bupati dan Wakil

LPSE Kab. Ende

SiRUP Kab Ende

TAMAN NASIONAL

Informasi Masa Tanam

webgis

Gambar
KORPRI HARUS NETRAL
Senin, 22 Januari 2018
Kehadiran UU ASN sebagai payung hukum bagi semua anggota KORPRI mau tidak mau menuntut KORPRI untuk lebih profesional, tidak terpengaruh dan berpihak... Selengkapnya...
Gambar
MUSDA KORPRI PERTEGAS EKSISTENSI KORPRI
Senin, 22 Januari 2018
Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) KORPRI Kabupaten Ende tentunya sebagai salah satu upaya membangun komitmen dan kekuatan segenap jajaran ... Selengkapnya...
Gambar
PASAR POTULANDO DIRESMIKAN
Kamis, 18 Januari 2018
Bupati Ende Ir. Marselinus Y. W. Petu meresmikan penggunaan Pasar Potulando, di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Rabu (17/01). Bupati... Selengkapnya...
Gambar
PESANTREN LAHIRKAN INDIVIDU BERAKHLAK MULIA
Rabu, 17 Januari 2018
"Kita sangat harapkan kehadiran Pesantren Al Ilmu Ndao dapat lahirkan individu-individu yang tangguh, berkarakter dan berakhlak mulia"Ujar Bupati... Selengkapnya...
Gambar
BERSAMA TIM PEMENANG, PAKET W-M DAFTAR DI KPUD ENDE
Kamis, 11 Januari 2018
Ende, Floreseditorial.com. Bersama tim pemenang dari dua partai pengusung dan ribuan masa relawan pendukung dari 21 kecamatan di Kabupaten Ende... Selengkapnya...
Gambar
PILKADA ENDE, PAKET MJ DAFTAR PERTAMA DI KPU
Rabu, 10 Januari 2018
Ende, seputar-ntt.com – Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ende, Marsel Y.W. Petu-Djafar H. Ahmad dengan tagline paket MJ menjadi... Selengkapnya...
Gambar
BPS KABUPATEN ENDE GELAR FGD PENYUSUNAN PUBLIKASI
Jumat, 22 Desember 2017
Menjawabi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, yaitu mengamanatkan BPS sebagai Pengumpul Data Statistik Dasar dimana setiap tahun BPS telah membuat... Selengkapnya...

TENAGA HONORER DIMINTA MENGISI FORMULIR BARU

PDF

Sebanyak 1.121 tenaga honorer non APBD dan APBN yang belum masuk daftar nominasi Kategori Dua (K2) diminta mengisi ulang formulir yang disiapkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ende. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ende akan memperjuangkan nasib seribu lebih tenaga honorer ini. Bupati Ende Don Bosco M. Wangge menyampaikan hal ini kepada tenaga honorer K2 di Aula BBK St. Konradus Ende, Sabtu (20/4).

           

Bupati Don mengundang tenaga honorer K2 untuk menjelaskan prosedur penentuan mereka yang masuk daftar nominasi K2. Setelah BKD mengumumkan 1.121 nama tenaga honorer K2 untuk kepentingan uji publik, ternyata ada banyak pengaduan dari masyarakat. Ini merupakan indikasi bahwa banyak tenaga honor tidak memenuhi syarat masuk daftar nominasi K2.

           

Misalnya, ada tenaga honorer yang baru mulai bekerja pada tahun 2009 dan 2010, tetapi masuk dalam daftar nominasi. Sementara sejumlah tenaga honorer, terutama guru yang bekerja sebelum tahun 2005, tidak masuk dalam daftar nominasi. Banyaknya kejanggalan ini menimbulkan kecurigaan terhadap kinerja BKD saat mengirim data ke BKN.

           

Guru SD I Panalato, Kecamatan Kota Baru, Sipri Sera, misalnya, mengajukan keberatan karena mendapat tenaga honor yang mulai bekerja tahun 2009, tetapi bisa masuk dalam daftar nominasi. Sementara dirinya yang bekerja sejak Januari 2005 tidak masuk daftar nominasi K2. Data yang diumumkan BKN merupakan hasil kerja BKD Kabupaten Ende. Karena itu, jika BKD mengirim data yang sudah diverifikasi, tentu yang masuk ke BKN mereka yang bekerja di bawah tahun 2005. Tapi, kalau data yang dikirim BKD ke BKN tidak tepat, tentu hasilnya akan amburadul seperti sekarang. Banyak tenaga honor yang seharusnya masuk daftar nominasi K2, tetapi justru mereka yang tersingkir.

           

Menanggapi keberatan tersebut, Bupati Don mengatakan pengumuman itu dibuat pemerintah dalam rangka uji publik. Jika ada yang tidak memenuhi syarat , maka masyarakat berhak mengajukkan keberatan, baik melalui BKD maupun langsung ke BKN. Formulir keberatan sediakan oleh BKD Ende. Sementara mereka yang namanya belum masuk daftar nominasi, Bupati minta untuk segera mengisi ulang formulir.

           

“Bisa saja terjadi kesalahan pada saat mengisi formulir. Untuk itu, silakan mengisi ulang formulir dan saya minta BKD menunjukan cara pengisian formulir yang benar, bila perlu buat contoh dan ditempel pada tempat yang mudah diakses oleh mereka yang mau isi formulir. Tapi, ingat yang menentukan anda bisa diakomodir adalah pemerintah pusat. Bupati hanya menyampaikan BKN, sementara keputusan terakhir ada di BKN di Jakarta,”kata Bupati Don.

           

Usai bertemu dua ribu lebih tenaga honorer. Bupati Don mengatakan tenaga honor ditentukan menjadi PNS melalui testing jalur khusus. Namun, kapan tes jalur khusus ini akan dilakukan, pemerintah daerah belum mendapat informasi dari BKN. Setelah semua berkas lengkap, kata Bupati Don, akan dikembalikan ke BKN di Jakarta.

           

Mereka yang sudah masuk daftar nominasi K2 masih berpeluang untuk ikut testing jalur umum. Jika masih memenuhi syarat untuk masuk lewat jalur umum, silahkan,” kata Bupati Don.

 

Sumber : Flores Pos

Addthis
You are here