.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bupati dan Wakil

LPSE Kab. Ende

SiRUP Kab Ende

TAMAN NASIONAL

Informasi Masa Tanam

webgis

Gambar
KOPERASI OBOR MAS SELENGGARAKAN RAT KE 34
Rabu, 25 April 2018
KSP Kopdit Obor Mas menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)  KE 34 Tahun buku 2017.  Terhitung tanggal 11 – 25 April, KSP Kopdit Obor Mas ... Selengkapnya...
Gambar
KABUPATEN ENDE MENDAPAT 3 PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI NTT
Selasa, 24 April 2018
Kabupaten Ende dan Sejumlah Kabupaten lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi. Penghargaan ini... Selengkapnya...
Gambar
MITOS MENGENAI MAKANAN HAMBAT PROSES PEMENUHAN GIZI
Selasa, 24 April 2018
Beberapa mitos dan fakta mengenai makanan dan gizi tidak boleh makan salah satu jenis makanan merupakan mitos dan budaya yang salah serta  ... Selengkapnya...
Gambar
SEJUMLAH KABUPATEN DI NTT DAPAT PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI
Selasa, 24 April 2018
Sejumlah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah... Selengkapnya...
Gambar
MTQ PERDALAM MAKNA ALQUR’AN
Senin, 23 April 2018
Pelaksanaan MTQ harus kita maknai sebagai suatu ajang yang sangat mulia, karena selain untuk mencari bibit-bibit atau bakat-bakat qori dan qoriah... Selengkapnya...
Gambar
PEMENUHAN GIZI MASIH JADI TANTANGAN
Senin, 23 April 2018
Permasalahan pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak masih menjadi tantangan bagi Indonesia, termasuk bagi kita di Kabupaten Ende. Untuk mengatasinya... Selengkapnya...
Gambar
PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT MASIH RENDAH
Rabu, 18 April 2018
Ditengah situasi politik di wilayah kita yang menghangat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni nanti, maka semua perhatian masyarakat... Selengkapnya...

TITIK KRITIS PERENCANAAN DI KECAMATAN; KETIDAKSESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PROGRAM KEGIATAN

PDF

Bappeda Kabupaten Ende temukan titik kritis perencanaan dihampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Titik kritis itu adalah ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan program kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Banyak dokumen perencanaan yang dimasukan tidak ada hubungannya dengan kode/mata anggaran yang sudah ditentukan dalam Permendagri tersebut.- Kondisi ini mengakibatkan berbagai usulan program dan kegiatan tidak dapat terakomodir dalam RKPD dan Renja SKPD yang ada di Kabupaten.

           

Kabid Penelitian pada Bappeda Kabupaten Ende, Adrianus Yos Muda menyampaikan hal ini ketika memaparkan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dalam Musrenbangcam terintegrasi di Kecamatan Lepembusu-Kelisoke selasa siang (19/02/13) yang lalu.- Lebih lanjut ia mengatakan, semua perencanaan sejak dari Musrenbangdusun dan Desa, hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan aspek kesesuaian antar usulan dengan aturan yang berlaku. Pada Musrenbangcam tahun ini, demikian Didi, selain pihak Bappeda sangat berupaya meminimalisir ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan aturan juga akan secermat mungkin meneliti volume yang diusulkan agar tetap berpatok pada Pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa, Pagu Indikatif Kecamatan ditetapkan berdasarkan bidang prioritas dengan kriteria yang mencakup jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah penduduk, luas wilayah, aksesibilitas dan jumlah desa tiap kecamatan.

           

Adrianus mengingatkan kepada peserta Musrenbangcam terutama kepada ke-23 Desa yang ada agar semua usulan selalu merujuk pada 7 program prioritas Kabupaten Ende untuk tahun 2014. Ke 7 program prioritas itu adalah pendidikan, infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi(pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan,kelautan dan perikanan, perdagangan /jasa), kesehatan, tenaga kerja, pariwisata dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan kapasitas aparatur, yang masing-masing bidang sudah memiliki pagu indikatifnya.

           

Menjawabi sejumlah pertanyaan introspektif dan konstruktif dari peserta tentang tidak terakomodirnya sejumlah usulan dari Kecamatan yang telah menjadi prioritas 1 pada Musrenbang Kabupaten 2013 yang lalu, Didi dengan lugas dan transparan mengatakan berbagai usulan dari suatu Kecamatan yang sudah menjadi prioritas 1, harus berkompetisi dengan usulan yang sama dari kecamatan lainnya yang juga memiliki status prioritas 1. Usulan-usulan itu kata Didi, harus bisa diberikan argumentasi dalam forum SKPD serta Musrenbang Kabupaten nantinya.

           

Pada tempat yang sama, ketika memberikan pencerahan khusus kepada peserta Musrenbangcam, Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes dengan tegas mengatakan, semua usulan program dan kegiatan yang sudah menjadi keputusan Musrenbangcam, harus dikawal dengan baik. Pengawalnya adalah Camat beserta jajarannya, Tokoh masyarakat, wakil rakyat yang mendapat tugas mengikuti Musrenbangcam serta para pimpinan/staf SKPD yang diutus hadir. “ Semuanya harus mengawal dan memberikan argumentasi pada forum SKPD atau Musrenbangkab” kata Drg.Dominikus.

 

Tentang pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan, Drg. Domi memberi solusi, apabila usulan program kegiatan volume dan biayanya melampaui pagu yang ada maka usulan itu tetap diakomodir dalam format khusus yang kelak akan diupayakan jawabannya melalui sumber dana non DAU, seperti DAK, CSR atau bantuan lainnya. (elsa-Humas Setda Ende)


Ket. Foto : Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes

Addthis
You are here