.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bupati dan Wakil

LPSE Kab. Ende

SiRUP Kab Ende

TAMAN NASIONAL

Situs Bung Karno

Gambar
Tiwu Telu
Kamis, 08 May 2014
1.PENDIDIKAN Meningkatkan kecerdasan masyarakat serta memperkuat lembaga pendidikan secara adil dan merata. Meningkatkan kualitas proses pendidikan yang berimbas pada tingginya mutu pendidikan dan ouput lulusan yang bermutu serta membangun sarana dan prasarana secara berimbang, dalam mewujudkan aksebilitas proses pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerah. Menciptakan iklim pendidikan yang kompetitif, dan membina hubungan kerja sama antar lembaga pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan... Selengkapnya...
Gambar
Visi dan Misi
Kamis, 08 May 2014
  VISI : “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejatera dan Berkeadilan”   MISI 1.PENDIDIKAN Meningkatkan kecerdasan masyarakat serta memperkuat lembaga pendidikan secara adil dan merata. Meningkatkan kualitas proses pendidikan yang berimbas pada tingginya mutu pendidikan dan ouput lulusan yang bermutu serta membangun sarana dan prasarana secara berimbang, dalam mewujudkan aksebilitas proses pendidikan sesuai... Selengkapnya...
Gambar
DPRD ENDE HARUS HADIRKAN IKLIM KERJA KONDUSIF
Senin, 01 September 2014
Mengemban tugas dalam jabatan sebagai pimpinan sementara maupun sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, merupakan... Selengkapnya...
Gambar
KEMITRAAN DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH PRASYARAT MUTLAK
Senin, 01 September 2014
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain kepala daerah, pada hakikatnya DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini... Selengkapnya...
Gambar
ANGGOTA DPRD DIMINTA JANGAN CEDERAI ASPIRASI RAKYAT
Senin, 01 September 2014
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya meminta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende agar tidak mencederai dan... Selengkapnya...
Gambar
PEMERINTAH TETAPKAN KAWASAN HUTAN
Jumat, 29 Agustus 2014
Dalam rangka mempertahankan kecukupan luas dan penutupan hutan pada setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pulau, guna memperoleh manfaat lingkungan,... Selengkapnya...
Gambar
TIGA PULUH ANGGOTA DPRD ENDE DI LANTIK
Kamis, 28 Agustus 2014
Tiga puluh anggota DPRD Ende periode 2014-2019 dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende Ni Made Purnani di ruang... Selengkapnya...
Gambar
KEMENDIKBUD SOSIALISASI NILAI-NILAI BUDAYA
Senin, 25 Agustus 2014
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan melaksanakan kegiatan sosialisasi... Selengkapnya...
Gambar
KEANEKARAGAMAN SUKU BERI KONSEKUENSI OBYEKTIF YANG HARUS DITERIMA
Senin, 25 Agustus 2014
Bangsa Indonesia dengan keanekaragaman suku yang tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia juga memberikan konsekuensi bahwa pluralisme,... Selengkapnya...

TITIK KRITIS PERENCANAAN DI KECAMATAN; KETIDAKSESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PROGRAM KEGIATAN

PDF

Bappeda Kabupaten Ende temukan titik kritis perencanaan dihampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Titik kritis itu adalah ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan program kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Banyak dokumen perencanaan yang dimasukan tidak ada hubungannya dengan kode/mata anggaran yang sudah ditentukan dalam Permendagri tersebut.- Kondisi ini mengakibatkan berbagai usulan program dan kegiatan tidak dapat terakomodir dalam RKPD dan Renja SKPD yang ada di Kabupaten.

           

Kabid Penelitian pada Bappeda Kabupaten Ende, Adrianus Yos Muda menyampaikan hal ini ketika memaparkan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dalam Musrenbangcam terintegrasi di Kecamatan Lepembusu-Kelisoke selasa siang (19/02/13) yang lalu.- Lebih lanjut ia mengatakan, semua perencanaan sejak dari Musrenbangdusun dan Desa, hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan aspek kesesuaian antar usulan dengan aturan yang berlaku. Pada Musrenbangcam tahun ini, demikian Didi, selain pihak Bappeda sangat berupaya meminimalisir ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan aturan juga akan secermat mungkin meneliti volume yang diusulkan agar tetap berpatok pada Pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa, Pagu Indikatif Kecamatan ditetapkan berdasarkan bidang prioritas dengan kriteria yang mencakup jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah penduduk, luas wilayah, aksesibilitas dan jumlah desa tiap kecamatan.

           

Adrianus mengingatkan kepada peserta Musrenbangcam terutama kepada ke-23 Desa yang ada agar semua usulan selalu merujuk pada 7 program prioritas Kabupaten Ende untuk tahun 2014. Ke 7 program prioritas itu adalah pendidikan, infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi(pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan,kelautan dan perikanan, perdagangan /jasa), kesehatan, tenaga kerja, pariwisata dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan kapasitas aparatur, yang masing-masing bidang sudah memiliki pagu indikatifnya.

           

Menjawabi sejumlah pertanyaan introspektif dan konstruktif dari peserta tentang tidak terakomodirnya sejumlah usulan dari Kecamatan yang telah menjadi prioritas 1 pada Musrenbang Kabupaten 2013 yang lalu, Didi dengan lugas dan transparan mengatakan berbagai usulan dari suatu Kecamatan yang sudah menjadi prioritas 1, harus berkompetisi dengan usulan yang sama dari kecamatan lainnya yang juga memiliki status prioritas 1. Usulan-usulan itu kata Didi, harus bisa diberikan argumentasi dalam forum SKPD serta Musrenbang Kabupaten nantinya.

           

Pada tempat yang sama, ketika memberikan pencerahan khusus kepada peserta Musrenbangcam, Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes dengan tegas mengatakan, semua usulan program dan kegiatan yang sudah menjadi keputusan Musrenbangcam, harus dikawal dengan baik. Pengawalnya adalah Camat beserta jajarannya, Tokoh masyarakat, wakil rakyat yang mendapat tugas mengikuti Musrenbangcam serta para pimpinan/staf SKPD yang diutus hadir. “ Semuanya harus mengawal dan memberikan argumentasi pada forum SKPD atau Musrenbangkab” kata Drg.Dominikus.

 

Tentang pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan, Drg. Domi memberi solusi, apabila usulan program kegiatan volume dan biayanya melampaui pagu yang ada maka usulan itu tetap diakomodir dalam format khusus yang kelak akan diupayakan jawabannya melalui sumber dana non DAU, seperti DAK, CSR atau bantuan lainnya. (elsa-Humas Setda Ende)


Ket. Foto : Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes

Addthis
You are here