.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bupati dan Wakil

LPSE Kab. Ende

SiRUP Kab Ende

TAMAN NASIONAL

Situs Bung Karno

Gambar
Tiwu Telu
Kamis, 08 May 2014
1.PENDIDIKAN Meningkatkan kecerdasan masyarakat serta memperkuat lembaga pendidikan secara adil dan merata. Meningkatkan kualitas proses pendidikan yang berimbas pada tingginya mutu pendidikan dan ouput lulusan yang bermutu serta membangun sarana dan prasarana secara berimbang, dalam mewujudkan aksebilitas proses pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerah. Menciptakan iklim pendidikan yang kompetitif, dan membina hubungan kerja sama antar lembaga pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan... Selengkapnya...
Gambar
Visi dan Misi
Kamis, 08 May 2014
  VISI : “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejatera dan Berkeadilan”   MISI 1.PENDIDIKAN Meningkatkan kecerdasan masyarakat serta memperkuat lembaga pendidikan secara adil dan merata. Meningkatkan kualitas proses pendidikan yang berimbas pada tingginya mutu pendidikan dan ouput lulusan yang bermutu serta membangun sarana dan prasarana secara berimbang, dalam mewujudkan aksebilitas proses pendidikan sesuai... Selengkapnya...
Gambar
PPNS BERHAK MELAKUKAN PENYIDIKAN PELANGGARAN TERHADAP PERDA
Kamis, 23 Oktober 2014
Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil / PPNS berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, sesuai perundang-undangan yang berlaku dan... Selengkapnya...
Gambar
PEKERJAAN SEBAGAI PETANI DINILAI KURANG BERMARTABAT
Rabu, 22 Oktober 2014
Saat ini bagi sebagian besar masyarakat menganggap pekerjaan sebagai petani adalah pekerjaan yang paling kurang bermartabat. Hal ini dapat diukur... Selengkapnya...
Gambar
BLHD ENDE LAKUKAN KAJIAN
Rabu, 22 Oktober 2014
Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Ende sedang melakukan kajian terhadap dokumen lingkungan untuk kepentingan pencabutan Izin Usaha... Selengkapnya...
Gambar
SAWAH DAN LADANG DILANDA KEKERINGAN
Rabu, 22 Oktober 2014
Puluhan hektare sawah dan ladang serta perkebunan patani di Desa Ratemangga,Kecamatan Ndori dilanda kekeringan. Tanaman perkebunan dan pertanian... Selengkapnya...
Gambar
BUPATI INSTRUKSIKAN BLHD TINJAU ULANG ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN
Rabu, 22 Oktober 2014
Bupati Marselinus Y.W Petu terus melakukan berbagai upaya untuk mencabut semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) logam dan mineral di Kabupaten Ende.... Selengkapnya...
Gambar
TAHUN 2014 JUMLAH KOPERASI DI NTT MENINGKAT
Selasa, 21 Oktober 2014
Sampai akhir Agustus 2014 jumlah koperasi di Nusa Tenggara Timur mencapai 2.888 unit meningkat sebanyak 168 unit dari jumlah sebelumnya di Tahun 2013... Selengkapnya...
Gambar
POTENSI SDA BELUM BERI MANFAAT
Selasa, 21 Oktober 2014
Masyarakat Kabupaten Ende seharusnya berbangga karena dikarunia Tuhan Yang Maha Kuasa Berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya serta Sumber... Selengkapnya...

TITIK KRITIS PERENCANAAN DI KECAMATAN; KETIDAKSESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PROGRAM KEGIATAN

PDF

Bappeda Kabupaten Ende temukan titik kritis perencanaan dihampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Titik kritis itu adalah ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan program kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Banyak dokumen perencanaan yang dimasukan tidak ada hubungannya dengan kode/mata anggaran yang sudah ditentukan dalam Permendagri tersebut.- Kondisi ini mengakibatkan berbagai usulan program dan kegiatan tidak dapat terakomodir dalam RKPD dan Renja SKPD yang ada di Kabupaten.

           

Kabid Penelitian pada Bappeda Kabupaten Ende, Adrianus Yos Muda menyampaikan hal ini ketika memaparkan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dalam Musrenbangcam terintegrasi di Kecamatan Lepembusu-Kelisoke selasa siang (19/02/13) yang lalu.- Lebih lanjut ia mengatakan, semua perencanaan sejak dari Musrenbangdusun dan Desa, hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan aspek kesesuaian antar usulan dengan aturan yang berlaku. Pada Musrenbangcam tahun ini, demikian Didi, selain pihak Bappeda sangat berupaya meminimalisir ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan aturan juga akan secermat mungkin meneliti volume yang diusulkan agar tetap berpatok pada Pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa, Pagu Indikatif Kecamatan ditetapkan berdasarkan bidang prioritas dengan kriteria yang mencakup jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah penduduk, luas wilayah, aksesibilitas dan jumlah desa tiap kecamatan.

           

Adrianus mengingatkan kepada peserta Musrenbangcam terutama kepada ke-23 Desa yang ada agar semua usulan selalu merujuk pada 7 program prioritas Kabupaten Ende untuk tahun 2014. Ke 7 program prioritas itu adalah pendidikan, infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi(pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan,kelautan dan perikanan, perdagangan /jasa), kesehatan, tenaga kerja, pariwisata dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan kapasitas aparatur, yang masing-masing bidang sudah memiliki pagu indikatifnya.

           

Menjawabi sejumlah pertanyaan introspektif dan konstruktif dari peserta tentang tidak terakomodirnya sejumlah usulan dari Kecamatan yang telah menjadi prioritas 1 pada Musrenbang Kabupaten 2013 yang lalu, Didi dengan lugas dan transparan mengatakan berbagai usulan dari suatu Kecamatan yang sudah menjadi prioritas 1, harus berkompetisi dengan usulan yang sama dari kecamatan lainnya yang juga memiliki status prioritas 1. Usulan-usulan itu kata Didi, harus bisa diberikan argumentasi dalam forum SKPD serta Musrenbang Kabupaten nantinya.

           

Pada tempat yang sama, ketika memberikan pencerahan khusus kepada peserta Musrenbangcam, Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes dengan tegas mengatakan, semua usulan program dan kegiatan yang sudah menjadi keputusan Musrenbangcam, harus dikawal dengan baik. Pengawalnya adalah Camat beserta jajarannya, Tokoh masyarakat, wakil rakyat yang mendapat tugas mengikuti Musrenbangcam serta para pimpinan/staf SKPD yang diutus hadir. “ Semuanya harus mengawal dan memberikan argumentasi pada forum SKPD atau Musrenbangkab” kata Drg.Dominikus.

 

Tentang pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan, Drg. Domi memberi solusi, apabila usulan program kegiatan volume dan biayanya melampaui pagu yang ada maka usulan itu tetap diakomodir dalam format khusus yang kelak akan diupayakan jawabannya melalui sumber dana non DAU, seperti DAK, CSR atau bantuan lainnya. (elsa-Humas Setda Ende)


Ket. Foto : Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes

Addthis
You are here