.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bupati dan Wakil

LPSE Kab. Ende

SiRUP Kab Ende

TAMAN NASIONAL

Situs Bung Karno

BUPATI MARSEL PETU :BANGUN KOPERASI, BANGUN KESEJAHTERAAN
Senin, 02 Maret 2015
Membangun sebuah koperasi sama saja dengan membangun kesejahteraan para anggotanya. Dan indikator keberhasilan sebuah koperasi dilihat dari sisi... Selengkapnya...
Gambar
BRI ENDE MENGGELAR PENARIKAN SIMPEDES
Senin, 02 Maret 2015
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ende kembali menggelar Penarikan Undian Simpedes untuk nasabahnya. Penarikan undian Simpedes Semester II tahun... Selengkapnya...
Gambar
MUSRENBANGCAM PADUKAN TIGA KEKUATAN PERENCANAAN
Senin, 02 Maret 2015
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) merupakan perpaduan antara 3 (tiga) kekuatan perencanaan, masing-masing Perencanaan... Selengkapnya...
Gambar
DI PEMKAB ENDE, SIKLUS PENGELOLAAN BARANG SERING TERABAIKAN
Senin, 02 Maret 2015
Pengelolaan barang milik daerah sangat diperlukan. Melalui penataan dan pengelolaan yang baik, maka barang milik daerah akan selalu berada dalam... Selengkapnya...
Gambar
PEMKAB ENDE GELAR BIMTEK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Senin, 02 Maret 2015
Dalam upaya untuk menyamakan persepsi dan menyeragamkan langkah serta tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan... Selengkapnya...
Gambar
SEKTOR KESEHATAN MENJADI PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDE
Jumat, 27 Februari 2015
Selama kepemimpinannya menjadi Bupati Ende dan didampingi Wakil Bupati Djafar Ahmad, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas penting  dari... Selengkapnya...
Gambar
21 DOKTER INTERNSHIP BERTUGAS DI ENDE
Jumat, 27 Februari 2015
Sebanyak 21 orang dokter internship jebolan berbagai Perguruan Tinggi di Tanah Air mendapat tugas di wilayah Kabupaten Ende. Selama berada di Ende... Selengkapnya...

TITIK KRITIS PERENCANAAN DI KECAMATAN; KETIDAKSESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PROGRAM KEGIATAN

PDF

Bappeda Kabupaten Ende temukan titik kritis perencanaan dihampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Titik kritis itu adalah ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan program kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Banyak dokumen perencanaan yang dimasukan tidak ada hubungannya dengan kode/mata anggaran yang sudah ditentukan dalam Permendagri tersebut.- Kondisi ini mengakibatkan berbagai usulan program dan kegiatan tidak dapat terakomodir dalam RKPD dan Renja SKPD yang ada di Kabupaten.

           

Kabid Penelitian pada Bappeda Kabupaten Ende, Adrianus Yos Muda menyampaikan hal ini ketika memaparkan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dalam Musrenbangcam terintegrasi di Kecamatan Lepembusu-Kelisoke selasa siang (19/02/13) yang lalu.- Lebih lanjut ia mengatakan, semua perencanaan sejak dari Musrenbangdusun dan Desa, hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan aspek kesesuaian antar usulan dengan aturan yang berlaku. Pada Musrenbangcam tahun ini, demikian Didi, selain pihak Bappeda sangat berupaya meminimalisir ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan aturan juga akan secermat mungkin meneliti volume yang diusulkan agar tetap berpatok pada Pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa, Pagu Indikatif Kecamatan ditetapkan berdasarkan bidang prioritas dengan kriteria yang mencakup jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah penduduk, luas wilayah, aksesibilitas dan jumlah desa tiap kecamatan.

           

Adrianus mengingatkan kepada peserta Musrenbangcam terutama kepada ke-23 Desa yang ada agar semua usulan selalu merujuk pada 7 program prioritas Kabupaten Ende untuk tahun 2014. Ke 7 program prioritas itu adalah pendidikan, infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi(pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan,kelautan dan perikanan, perdagangan /jasa), kesehatan, tenaga kerja, pariwisata dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan kapasitas aparatur, yang masing-masing bidang sudah memiliki pagu indikatifnya.

           

Menjawabi sejumlah pertanyaan introspektif dan konstruktif dari peserta tentang tidak terakomodirnya sejumlah usulan dari Kecamatan yang telah menjadi prioritas 1 pada Musrenbang Kabupaten 2013 yang lalu, Didi dengan lugas dan transparan mengatakan berbagai usulan dari suatu Kecamatan yang sudah menjadi prioritas 1, harus berkompetisi dengan usulan yang sama dari kecamatan lainnya yang juga memiliki status prioritas 1. Usulan-usulan itu kata Didi, harus bisa diberikan argumentasi dalam forum SKPD serta Musrenbang Kabupaten nantinya.

           

Pada tempat yang sama, ketika memberikan pencerahan khusus kepada peserta Musrenbangcam, Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes dengan tegas mengatakan, semua usulan program dan kegiatan yang sudah menjadi keputusan Musrenbangcam, harus dikawal dengan baik. Pengawalnya adalah Camat beserta jajarannya, Tokoh masyarakat, wakil rakyat yang mendapat tugas mengikuti Musrenbangcam serta para pimpinan/staf SKPD yang diutus hadir. “ Semuanya harus mengawal dan memberikan argumentasi pada forum SKPD atau Musrenbangkab” kata Drg.Dominikus.

 

Tentang pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan, Drg. Domi memberi solusi, apabila usulan program kegiatan volume dan biayanya melampaui pagu yang ada maka usulan itu tetap diakomodir dalam format khusus yang kelak akan diupayakan jawabannya melalui sumber dana non DAU, seperti DAK, CSR atau bantuan lainnya. (elsa-Humas Setda Ende)


Ket. Foto : Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes

Addthis
You are here