.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bupati dan Wakil

LPSE Kab. Ende

SiRUP Kab Ende

TAMAN NASIONAL

Situs Bung Karno

Gambar
DISHUB ENDE UJI EMISI KENDARAAN DINAS
Jumat, 31 Juli 2015
Guna mengurangi pencemaran lingkungan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesehatan manusia dan Mahkluk hidup lainnya, Dinas Perhubungan... Selengkapnya...
Gambar
TANTANGAN BANGUN KOPERASI ADALAH MEMPERKUAT BASIS EKONOMI RAKYAT
Jumat, 31 Juli 2015
Membangun koperasi adalah membangun sistem atau manajemen ekonomi masyarakat.  Maka satu hal yang berat dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah... Selengkapnya...
Gambar
PEMERINTAH PEDULI KOPERASI DAN UKM
Jumat, 31 Juli 2015
Sebagai bentuk keberpihakan dan kepedulian terhadap pemberdayaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pemerintah Kabupaten Ende telah memberikan... Selengkapnya...
Gambar
KOPERASI HARUS JADI PENGGERAK EKONOMI
Jumat, 31 Juli 2015
Kehadiran koperasi  harus  menjadi penggerak ekonomi yang unggul agar mampu berperan mensejahterakan anggotanya serta menjadi pilar pembangunan... Selengkapnya...
Gambar
KOPERASI PERKOKOH EKONOMI RAKYAT
Jumat, 31 Juli 2015
Membangun koperasi yang berkarakter ekonomi daerah untuk mewujudkan masyarakat Ende yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan sebagai Thema Kabupaten... Selengkapnya...
Gambar
MUSCAB IBI ENDE MOMENT EVALUASI
Jumat, 31 Juli 2015
Musyawarah Cabang Ikatan Bidan Indonesia (MUSCAB IBI) Ende merupakan moment yang sangat tepat dan strategis bagi organisasi IBI Cabang Ende untuk... Selengkapnya...
Gambar
IBI HARAPKAN DUKUNGAN DARI PEMKAB ENDE
Jumat, 31 Juli 2015
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) merupakan organisasi atau himpunan para bidan di seluruh pelosok tanah air yang berperan dalam proses pembangunan... Selengkapnya...
Gambar
UU SPPA MINIMALISIR KASUS ANAK
Jumat, 31 Juli 2015
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan media penjembatan dalam meminimalisir kasus-kasus yang... Selengkapnya...
Gambar
ANAK PERLU DAPAT PERLINDUNGAN
Jumat, 31 Juli 2015
Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi serta dipenuhi hak-haknya sesuai kebutuhan mereka. Anak perlu mendapat... Selengkapnya...

TITIK KRITIS PERENCANAAN DI KECAMATAN; KETIDAKSESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PROGRAM KEGIATAN

PDF

Bappeda Kabupaten Ende temukan titik kritis perencanaan dihampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Titik kritis itu adalah ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan program kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Banyak dokumen perencanaan yang dimasukan tidak ada hubungannya dengan kode/mata anggaran yang sudah ditentukan dalam Permendagri tersebut.- Kondisi ini mengakibatkan berbagai usulan program dan kegiatan tidak dapat terakomodir dalam RKPD dan Renja SKPD yang ada di Kabupaten.

           

Kabid Penelitian pada Bappeda Kabupaten Ende, Adrianus Yos Muda menyampaikan hal ini ketika memaparkan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dalam Musrenbangcam terintegrasi di Kecamatan Lepembusu-Kelisoke selasa siang (19/02/13) yang lalu.- Lebih lanjut ia mengatakan, semua perencanaan sejak dari Musrenbangdusun dan Desa, hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan aspek kesesuaian antar usulan dengan aturan yang berlaku. Pada Musrenbangcam tahun ini, demikian Didi, selain pihak Bappeda sangat berupaya meminimalisir ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan aturan juga akan secermat mungkin meneliti volume yang diusulkan agar tetap berpatok pada Pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa, Pagu Indikatif Kecamatan ditetapkan berdasarkan bidang prioritas dengan kriteria yang mencakup jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah penduduk, luas wilayah, aksesibilitas dan jumlah desa tiap kecamatan.

           

Adrianus mengingatkan kepada peserta Musrenbangcam terutama kepada ke-23 Desa yang ada agar semua usulan selalu merujuk pada 7 program prioritas Kabupaten Ende untuk tahun 2014. Ke 7 program prioritas itu adalah pendidikan, infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi(pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan,kelautan dan perikanan, perdagangan /jasa), kesehatan, tenaga kerja, pariwisata dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan kapasitas aparatur, yang masing-masing bidang sudah memiliki pagu indikatifnya.

           

Menjawabi sejumlah pertanyaan introspektif dan konstruktif dari peserta tentang tidak terakomodirnya sejumlah usulan dari Kecamatan yang telah menjadi prioritas 1 pada Musrenbang Kabupaten 2013 yang lalu, Didi dengan lugas dan transparan mengatakan berbagai usulan dari suatu Kecamatan yang sudah menjadi prioritas 1, harus berkompetisi dengan usulan yang sama dari kecamatan lainnya yang juga memiliki status prioritas 1. Usulan-usulan itu kata Didi, harus bisa diberikan argumentasi dalam forum SKPD serta Musrenbang Kabupaten nantinya.

           

Pada tempat yang sama, ketika memberikan pencerahan khusus kepada peserta Musrenbangcam, Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes dengan tegas mengatakan, semua usulan program dan kegiatan yang sudah menjadi keputusan Musrenbangcam, harus dikawal dengan baik. Pengawalnya adalah Camat beserta jajarannya, Tokoh masyarakat, wakil rakyat yang mendapat tugas mengikuti Musrenbangcam serta para pimpinan/staf SKPD yang diutus hadir. “ Semuanya harus mengawal dan memberikan argumentasi pada forum SKPD atau Musrenbangkab” kata Drg.Dominikus.

 

Tentang pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan, Drg. Domi memberi solusi, apabila usulan program kegiatan volume dan biayanya melampaui pagu yang ada maka usulan itu tetap diakomodir dalam format khusus yang kelak akan diupayakan jawabannya melalui sumber dana non DAU, seperti DAK, CSR atau bantuan lainnya. (elsa-Humas Setda Ende)


Ket. Foto : Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes

Addthis
You are here