.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bupati dan Wakil

LPSE Kab. Ende

SiRUP Kab Ende

TAMAN NASIONAL

Situs Bung Karno

Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
PEMERINTAH DIMINTA TERTIBKAN HARGA BARANG
Kamis, 22 Januari 2015
Pemerintah melalui instansi teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta instansi terkait lainnya diminta turun ke lapangan dan... Selengkapnya...
Gambar
PEMKAB AKAN BERI REWARD BAGI SKPD DAN APARATUR BERPRESTASI
Rabu, 21 Januari 2015
Mulai tahun 2015 ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD akan memaparkan tentang Rencana Kinerja Tahunan RKT dan penetapam kinerja tahun 2015.... Selengkapnya...
Gambar
RENCANA KERJA HARUSLAH SPESIFIK
Rabu, 21 Januari 2015
Tujuan dan sasaran penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2015 haruslah spesifik serta dapat dinilai dan diukur, menantang... Selengkapnya...
Gambar
KASUS GIZI BURUK DI KABUPATEN ENDE MENURUN
Selasa, 20 Januari 2015
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ende, jumlah kasus bayi dengan status mengalami penurunan. Pada tahun 2014... Selengkapnya...
Gambar
RENCANA JANGAN MENCEKIK LEHER SENDIRI
Selasa, 20 Januari 2015
Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemkab Ende wajib memiliki Satuan Kinerja Pegawai (SKP) yang tertuang dalam... Selengkapnya...
Gambar
PEMDA DAN DPRD ENDE DUKUNG PEMBENTUKAN PROVINSI FLORES
Selasa, 20 Januari 2015
Pemerintah Kabupaten Ende dan DPRD mendukung dan sepakat dengan pembentukan Provinsi Flores atau pemekaran Provinsi Flores di NTT. Dukungan tersebut... Selengkapnya...
Gambar
BUPATI ENDE KEMBALI LANTIK 40 PEJABAT ESELON IV
Kamis, 15 Januari 2015
Setelah melantik sekitar 397 pejabat eselon III dan IV Rabu (7/1) lalu, Bupati Ende, Marselinus Y.W Petu kembali  melakukan pelantikan 40 pejabat... Selengkapnya...

TITIK KRITIS PERENCANAAN DI KECAMATAN; KETIDAKSESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PROGRAM KEGIATAN

PDF

Bappeda Kabupaten Ende temukan titik kritis perencanaan dihampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Titik kritis itu adalah ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan program kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Banyak dokumen perencanaan yang dimasukan tidak ada hubungannya dengan kode/mata anggaran yang sudah ditentukan dalam Permendagri tersebut.- Kondisi ini mengakibatkan berbagai usulan program dan kegiatan tidak dapat terakomodir dalam RKPD dan Renja SKPD yang ada di Kabupaten.

           

Kabid Penelitian pada Bappeda Kabupaten Ende, Adrianus Yos Muda menyampaikan hal ini ketika memaparkan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dalam Musrenbangcam terintegrasi di Kecamatan Lepembusu-Kelisoke selasa siang (19/02/13) yang lalu.- Lebih lanjut ia mengatakan, semua perencanaan sejak dari Musrenbangdusun dan Desa, hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan aspek kesesuaian antar usulan dengan aturan yang berlaku. Pada Musrenbangcam tahun ini, demikian Didi, selain pihak Bappeda sangat berupaya meminimalisir ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan aturan juga akan secermat mungkin meneliti volume yang diusulkan agar tetap berpatok pada Pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa, Pagu Indikatif Kecamatan ditetapkan berdasarkan bidang prioritas dengan kriteria yang mencakup jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah penduduk, luas wilayah, aksesibilitas dan jumlah desa tiap kecamatan.

           

Adrianus mengingatkan kepada peserta Musrenbangcam terutama kepada ke-23 Desa yang ada agar semua usulan selalu merujuk pada 7 program prioritas Kabupaten Ende untuk tahun 2014. Ke 7 program prioritas itu adalah pendidikan, infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi(pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan,kelautan dan perikanan, perdagangan /jasa), kesehatan, tenaga kerja, pariwisata dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan kapasitas aparatur, yang masing-masing bidang sudah memiliki pagu indikatifnya.

           

Menjawabi sejumlah pertanyaan introspektif dan konstruktif dari peserta tentang tidak terakomodirnya sejumlah usulan dari Kecamatan yang telah menjadi prioritas 1 pada Musrenbang Kabupaten 2013 yang lalu, Didi dengan lugas dan transparan mengatakan berbagai usulan dari suatu Kecamatan yang sudah menjadi prioritas 1, harus berkompetisi dengan usulan yang sama dari kecamatan lainnya yang juga memiliki status prioritas 1. Usulan-usulan itu kata Didi, harus bisa diberikan argumentasi dalam forum SKPD serta Musrenbang Kabupaten nantinya.

           

Pada tempat yang sama, ketika memberikan pencerahan khusus kepada peserta Musrenbangcam, Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes dengan tegas mengatakan, semua usulan program dan kegiatan yang sudah menjadi keputusan Musrenbangcam, harus dikawal dengan baik. Pengawalnya adalah Camat beserta jajarannya, Tokoh masyarakat, wakil rakyat yang mendapat tugas mengikuti Musrenbangcam serta para pimpinan/staf SKPD yang diutus hadir. “ Semuanya harus mengawal dan memberikan argumentasi pada forum SKPD atau Musrenbangkab” kata Drg.Dominikus.

 

Tentang pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan, Drg. Domi memberi solusi, apabila usulan program kegiatan volume dan biayanya melampaui pagu yang ada maka usulan itu tetap diakomodir dalam format khusus yang kelak akan diupayakan jawabannya melalui sumber dana non DAU, seperti DAK, CSR atau bantuan lainnya. (elsa-Humas Setda Ende)


Ket. Foto : Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes

Addthis
You are here