.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bupati dan Wakil

LPSE Kab. Ende

SiRUP Kab Ende

TAMAN NASIONAL

Informasi Masa Tanam

webgis

Gambar
K3 TINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA
Rabu, 22 Februari 2017
“Dengan budaya k3 kita tingkatkan kualitas hidup manusia menuju masyarakat yang selamat” merupakan Tema Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja... Selengkapnya...
Gambar
WABUP DJAFAR; HILANGKAN AKSI CORAT CORET
Senin, 13 Februari 2017
Wakil Bupati Ende, H. Djafar H. Achmad meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Hal ini kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja... Selengkapnya...
Gambar
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN ENDE MENUJU TINGGAL LANDAS
Senin, 13 Februari 2017
Menjawab isu - isu Strategis Pembangunan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ende yaitu belum semua kelompok prakoperasi memiliki legalitas badan hukum... Selengkapnya...
Gambar
MOYSI LAHIR DARI KEBERSAMAAN
Jumat, 10 Februari 2017
Keberadaan Koperasi Wanita Moysi  yang lahir dari semangat kebersamaan dan solidaritas sesama Ibu-Ibu Dharma Wanita di Kabupaten Ende dengan latar... Selengkapnya...
Gambar
DEMOKRASI LANCAR, BUPATI BERI APRESIASI KEPADA MASYARAKAT
Jumat, 10 Februari 2017
Bupati Ende, Ir. Marselinus Y. W. Petu memberikan apresiasi khusus kepada masyarakat desa Rapowawo, Zozozea dan Sangharorho Kecamatan Nangapanda yang... Selengkapnya...
Gambar
SI APIK SISTEM INFORMASI BERBASIS ANDROID
Jumat, 10 Februari 2017
Pencatatan Transaksi Keuangan SI APIK, merupakan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan yang sederhana, cepat dan mudah yang... Selengkapnya...
Gambar
MASYARAKAT HARUS KENAL RUPIAH
Jumat, 10 Februari 2017
Masyarakat kabupaten Ende diminta mengenal ciri-ciri keaslian Uang Rupiah NKRI Tahun Emisi (TE) 2016.   Permintaan ini disampaikan oleh Mualam Noor,... Selengkapnya...
Gambar
“TAHUN 2018; BUPATI MARSEL CANANGKAN SEBAGAI TAHUN PEMANTAPAN”
Rabu, 08 Februari 2017
Bupati Ende, Ir. Marselinus Y.W. Petu, mencanangkan Tahun 2018, sebagai Tahun “Pemantapan” dengan sistematika Strategi “Kolaborasi”.   Hal... Selengkapnya...

TITIK KRITIS PERENCANAAN DI KECAMATAN; KETIDAKSESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PROGRAM KEGIATAN

PDF

Bappeda Kabupaten Ende temukan titik kritis perencanaan dihampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Titik kritis itu adalah ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan program kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Banyak dokumen perencanaan yang dimasukan tidak ada hubungannya dengan kode/mata anggaran yang sudah ditentukan dalam Permendagri tersebut.- Kondisi ini mengakibatkan berbagai usulan program dan kegiatan tidak dapat terakomodir dalam RKPD dan Renja SKPD yang ada di Kabupaten.

           

Kabid Penelitian pada Bappeda Kabupaten Ende, Adrianus Yos Muda menyampaikan hal ini ketika memaparkan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dalam Musrenbangcam terintegrasi di Kecamatan Lepembusu-Kelisoke selasa siang (19/02/13) yang lalu.- Lebih lanjut ia mengatakan, semua perencanaan sejak dari Musrenbangdusun dan Desa, hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan aspek kesesuaian antar usulan dengan aturan yang berlaku. Pada Musrenbangcam tahun ini, demikian Didi, selain pihak Bappeda sangat berupaya meminimalisir ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan aturan juga akan secermat mungkin meneliti volume yang diusulkan agar tetap berpatok pada Pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa, Pagu Indikatif Kecamatan ditetapkan berdasarkan bidang prioritas dengan kriteria yang mencakup jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah penduduk, luas wilayah, aksesibilitas dan jumlah desa tiap kecamatan.

           

Adrianus mengingatkan kepada peserta Musrenbangcam terutama kepada ke-23 Desa yang ada agar semua usulan selalu merujuk pada 7 program prioritas Kabupaten Ende untuk tahun 2014. Ke 7 program prioritas itu adalah pendidikan, infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi(pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan,kelautan dan perikanan, perdagangan /jasa), kesehatan, tenaga kerja, pariwisata dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan kapasitas aparatur, yang masing-masing bidang sudah memiliki pagu indikatifnya.

           

Menjawabi sejumlah pertanyaan introspektif dan konstruktif dari peserta tentang tidak terakomodirnya sejumlah usulan dari Kecamatan yang telah menjadi prioritas 1 pada Musrenbang Kabupaten 2013 yang lalu, Didi dengan lugas dan transparan mengatakan berbagai usulan dari suatu Kecamatan yang sudah menjadi prioritas 1, harus berkompetisi dengan usulan yang sama dari kecamatan lainnya yang juga memiliki status prioritas 1. Usulan-usulan itu kata Didi, harus bisa diberikan argumentasi dalam forum SKPD serta Musrenbang Kabupaten nantinya.

           

Pada tempat yang sama, ketika memberikan pencerahan khusus kepada peserta Musrenbangcam, Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes dengan tegas mengatakan, semua usulan program dan kegiatan yang sudah menjadi keputusan Musrenbangcam, harus dikawal dengan baik. Pengawalnya adalah Camat beserta jajarannya, Tokoh masyarakat, wakil rakyat yang mendapat tugas mengikuti Musrenbangcam serta para pimpinan/staf SKPD yang diutus hadir. “ Semuanya harus mengawal dan memberikan argumentasi pada forum SKPD atau Musrenbangkab” kata Drg.Dominikus.

 

Tentang pagu Indikatif Kecamatan yang sudah ditetapkan, Drg. Domi memberi solusi, apabila usulan program kegiatan volume dan biayanya melampaui pagu yang ada maka usulan itu tetap diakomodir dalam format khusus yang kelak akan diupayakan jawabannya melalui sumber dana non DAU, seperti DAK, CSR atau bantuan lainnya. (elsa-Humas Setda Ende)


Ket. Foto : Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Drg.Dominikus Minggu, M.Kes

Addthis
You are here