Pemerintah Kabupaten Ende

ENDE LIO SARE PAWE

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

MUSRENGBANCAM: PARTISIPASI MASYARAKAT TENTUKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah sangat ditentukan oleh keikutsertaan dan partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian asset. Musyawarah pembangunan kecamatan yang dilaksanakan saat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan usulan program di wilayah desanya masing-masing dan selanjutnya dibuat perangkingan sesuai prioritas kebutuhan yang nantinya akan menjadi usulan Kecamatan. Camat Detusoko Ignasius Kapo, SH mengatakan ini saat membuka kegiatan Musyawarawarah Pembangunan Kecamatan (Musrengbangcam) Detusoko, Senin (18/02) di aula kantor Camat.

 

Lebih lanjut Ignas mengatakan, kegiatan musrengbangcam ini juga merupakan forum pendidikan bagi masyarakat terutama melatih masyarakat untuk bisa membuat keputusan tentang usulan-usulan mana yang seharusnya menjadi prioritas dari usulan-usulan yang ada. Untuk itu pemberian bobot dan perangkingan dari setiap usulan harus benar dipahami betul oleh peserta sehingga usulan program tersebut bisa terealisir. “Saya harap semua peserta yang merupakan utusan dari desanya masing-masing harus benar bisa memahami proses ini sehingga dapat memberikan bobot/skore yang benar sehingga dalam perengkingan usulan program yang menjadi usulan program kecamatan dapat terealisir.”tandas Ignas.

 

Kepala Bidang penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Ende, Emiliana Erni Rewa, SE kepada peserta musrenbangcam menjelaskan tentang substansi dari musrengbancam integrasi ini. Menurut Erni Rewa, Musrenbang integrasi yang sudah berjalan selama dua tahun ini dilaksanakan mengingat dalam musrenbang-musrenbang reguler sebelumnya berbagai program pembangunan masih berjalan tumpang tindih, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Musrengbang integrasi ini demikian Erni, mengintegrasikan perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan sebagai upaya memperkuat perencanaan partisipatif yang bersifat regular. Disamping itu kata Erni, perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan kekuatan legal untuk diterapkan ke dalam pelbagai program/proyek pembangunan dikarenakan masuk dalam system reguler.

 

Sementara Kasubid administrasi desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Ende, Fransiskus Suryanto Nara Bata, ST. M.Si mengatakan dalam kebijakan integrasi ini setiap desa harus wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yang nantinya akan menjadi RPMJ-Kecamatan Detusoko setelah melalui mekanisme musyawarah integrasi ini. Yanto berharap kepada kepala desa agar semua perencanaan apapun di tingkat desa, harus dimasukan dalam RPJM-des, yang nantinya dibahas di tingkat kecamatan seperti dalam musyawarah pembangunan kecamatan kali ini.

 

Menurut Yanto Rate Bata, saat ini Pemerintah Kabupaten Ende sementara menyiapkan Perda  tentang sistem pembangunan partisipatif daerah yang akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dengan perda ini, bukan saja memuat tentang perencanaan tetapi juga memuat tentang anggaran, pelaku serta pelestarian asset. Untuk itu dukungan dari masyarakat kabupaten sangat diharapkan dalam menggolkan Perda ini pada saat pembahasan di dewan nanti”tegas Yanto. (Helen Mey/ Humas Pemkab Ende)


Foto : Camat Detusoko, Ignasius Kapo

Addthis
You are here