.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

JIKA TERJADI PERYIMPANGAN, IZIN USAHA DICABUT

Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di sediakan saat ini dapat memenuhi permintaan masyarakat. Pertamina Ende menyalurkan BBM ke tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Ende, Ngada dan Nangekeo. Khusus untuk Ende, setiap minggu mendapat lima tangki. Namun, persoalannya, apakah BBM tersebut sampai di agen atau tidak. Jika terjadi penyimpangan oleh agen atau pangkalan, maka izin usahanya akan dicabut.  Demikian dikatakan Bupati Ende, Dos Bosco M Wangge saat merespon aspirasi para demostran STPM St. Ursula Ende di Halaman Kantor Bupati Ende, Jumat (30/3).                

               

Bupati Don mengatakan, aspirasi mahasiswa STPM St. Ursula Ende akan dikirim ke pusat, tetapi untuk naik atau tidaknya harga BBM ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI  yang sedang bersidang Bupati Don  juga menjelaskan bahwa untuk mengatasi kelangkaan BBM, pemerintah sudah melakukan pengawasan terhadap setiap pendistribusian BBM dari pertamina ke agen dan pangkalan minyak.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Ende Marselinus Y. W. Petu, mengatakan DPRD Ende menyatakan sikap tegas untuk menolak upaya pemerintah menaikan harga BBM. Sedangkan berkait melonjaknya harga sembako saat ini, DPRD Ende telah menyurati instansi-instansi terkait untuk mengendalikan harga pasar. Ia juga mengatakan, jika terjadi penimbunan BBM oleh distributor, pengecer, dan agen, maka akan di beri sanksi tegas.  Saat ini, lanjut Marselinus, pemerintah dan penegak hukum telah melakukan pengontrolan terhadap penyaluran BBM dari pertamina menuju agen atau pangkalan.

 

Sementara itu para demontran dalam aksi tersebut,  membacakan pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM, karena berdampak pada harga sembako, biaya pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Pokok lainnya. Mereka mendesak pemerintah pusat mencabut undang-undang yang berbau neoliberalisme, menuntut pemerintah konsisten melaksanakan UUD1945, mengontrol harga sembako, serta mendesak pemerintah daerah segera menetapkan kebijakan di wilayah Kabupaten Ende agar gejolak kenaikan harga BBM  tidak meresakan masyarakat kecil. (adm,pt)

Addthis
You are here