.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PEKAN PANUTAN PAJAK SADARKAN WAJIB PAJAK

Pekan panutan pajak dimaksudkan agar para wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab dalam pembangunan Negara.

           

Kegiatan pekan panutan pajak penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2011 dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2012 dilangsungkan di Aula lantai II kantor Bupati Ende. Hadir Wakil Bupati Ende Achmad Mochdar, Wakil Bupati Nagekeo, Paulus Kadju, Ketua DPRD Ende Marselinus Y.W Petu, Kapolres Ende AKBP Musni Arifin, Kepala KPP Pratama Ende Saripudin, para pejabat sipil, TNI dan Polri.

           

Kepala KPP Pratama Ende Saripudin dalam laporannya, mengatakan, sumber penerimaan pajak merupakan sumber andalan untuk membiayai penerimaan negara saat ini. Salinan RAPBN tahun 2012 menyebutkan target penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp. 1.011,73 triliun. KPP Pratama Ende menargetkan pada tahun 2012 sebesar Rp 169 miliar. Pada tahun 2011 pencapaian target sebesar 98,1 persen. Pekan panutan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun 2011 dan pembayaran PBB 2012 dilaksanakan sesuai dengan surat direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat No.S-210/PJ.09/2012 tanggal 27 Februari 2012.

           

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dan menjadikan bupati sebagai panutan bagi masyarakat. Dia berharap kegiatan pekan panutan pajak ini dapat menggugah masyarakat untuk menyampaikan SPT tahunan PPh tanpa mengganggu batas akhir pelaporan.

           

Sementara Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Nusa Tenggara Ignatius Thadeus,, mengatakan, pekan panutan bertujuan memberi motivasi kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakkannya dengan baik dan benar. Pekan panutan diadakan mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten dengan maksud roda pembangunan negara tetap dijalankan. Pembangunan Negara yang dibiayai dengan biaya dana APBN sebesar Rp 400 triliun. Dari jumlah tersebut 70 persen dari pajak Negara.

Thadeus mengatakan NTT dibebankan Rp 2 triliun dan untuk KPP Pratama Ende Rp 169 miliar meliputi Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Dirjen Pajak dan KPP Pratama Ende tidak mungkin berjalan sendiri, sehingga dibutuhkan partisipasi semua pihak.

           

Bupati Ngada, Marianus Sae, dalam sambutan yang dibacakan staf ahli SDM dan Bidang Kemasyarakatan Frans Wogha, mengatakan, mengutip pernyataan Jhon F. Kennedy, “Jangan tanyakan apa yang Negara beri kepada kita tetapi tanyakan apa yang kita beri kepada Negara”. Pembayaran pajak sebagai bentuk dukungan kepada Negara demi peningkatan pembangunan. Pajak adalah sumber utama penerimaan Negara. Penerimaan pajak menjadi roda dominan untuk membiayai pengeluaran Negara. Dia menganjurkan kepada KPP Pratama Ende agar buat sosialisasi berkesinambungan untuk bangun kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Memanfaatkan pajak secara baik dan benar akan mengembalikan kepercayaan masyarakat dan seluruh stakeholders.

           

Sementara itu Wakil Bupati Nagekeo, Paulus Kadju pada kesempatan mengatakan, membayar pajak adalah satu bentuk keterlibatan dalam pembangunan. Oleh karena itu pekan panutan penyampaian SPT tahunan 2011 dan pembayaran PBB 2012 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan perundang-undangan. Dia juga minta satu kantor pelayanan pajak didirikan di Nagekeo untuk memudahkan pembayaran pajak.

           

Wakil Bupati (Wabup) Ende Achmad Mochdar mengatakan, salah satu pilar kehidupan bernegara adalah partisipasi dalam perpajakan nasional. Peranan pajak sebagai sumber utama untuk pembiayaan Negara dan daerah terus bertambah dari tahun ke tahun.

           

Wabup Mochdar berharap partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk bayar pajak baik pribadi, sebagai pimpinan daerah, pimpinan kesatuan, pimpinan instansi, seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten untuk memberi motivasi dan panutan membayar pajak kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan sekaligus pengawasan kepada SKPD maupun bendaharawan.

           

Di tengah soroton masyarakat pada kasus-kasus perpajakan, lanjut Wabup Mochdar maka aparat pajak harus melakukan instropeksi dan pembenahan administrasi perpajakan terus menerus untuk membuktikan ada perkembangan dari langkah-langkah yang diambil menuju pemerintahan yang bersih. Dengan itu, tidak ada keraguan masyarakat dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Dengan pekan panutan, tata cara perpajakan nasional, pelayanan terbuka, dan administrasi yang lebih baik.(adm)

Addthis
You are here