.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DANA PEMILUKADA ENDE BELUM DIANGGARKAN

Dana Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Ende sampai dengan saat ini belum dianggarkan. Padahal, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ende tinggal beberapa bulan kedepan. Pemilukada diperkirakan berlangsung Oktober 2013.

 

Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Yoseph Ansar Rera di ruang kerjanya, Kamis (16/2) menjelaskan Dana Pemilukada masih menunggu penetapan peraturan daerah (Perda) tentang dana cadangan. Kalau Perdanya sudah dibuat, maka dana untuk Pemilukada kita anggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

 

Ansar Rera mengemukakan, dalam rancangan APBD tahun 2012, direncanakan dana Pemilukada sebesar Rp 10 miliar. Namun, dana ini tidak dibahas karena belum ada perda tentang dana cadangan. “ Saat ini Perda cadangan sedang disiapkan oleh pemerintah. Dan setelah dibahas, akan dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Setelah Perda siap, maka dananya akan segera dibahas pula, “ kata Ansar Rera.

           

Dalam proposalnya, lanjut Ansar Rera, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ende mengajukan anggaran sebesar Rp 23 miliar lebih. Dana Rp 23 miliar ini akan digunakan untuk 2 putaran Pemilukada. Namun, pemerintah masih akan melakukan verifikasi lagi. Kalau ada item yang perlu dikurangi, maka akan dikurangi lagi. Jadi belum tentu dana sebanyak Rp 23 miliar ini semuanya diakomodir. Bisa saja berkurang sesuai hasil verifikasi pemerintah.

           

Sementara Ketua KPUD Ende, Fransiskus A.R. Senda, mengaku sampai saat ini belum ada proses apapun. Pihaknya masih menunggu penetapan undang-undang partai politik (parpol) yang baru. Sebagai penyelenggara, KPUD masih menunggu sejumlah putusan dari tingkat nasional, yang semuanya belum final. Salah satu adalah Pemilukada nanti masih seperti yang terjadi selama ini, yakni pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau tidak. Sebab, ada wacana dipusat bahwa dipilih hanya bupati. Sementara wakilnya nanti ditunjuk oleh bupati terpilih. Namun, semua ini baru sekedar wacana saja. Keputusan finalnya masih menunggu dari DPR RI di Jakarta.(adm,pt)

Addthis
You are here