.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

28 BUAH TANAH PEMDA ENDE DI SERTIFIKASI

alt28 buah tanah milik Pemerintah Kabupaten Ende sudah dilakukan sertifikasi oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende. Hal ini dibuktikan dengan dilakukan serah terima sertifikat dari Dinas Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ende kepada Bupati Ende Drs. Djafar Achmad,MM, dan dilanjutkan kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende untuk menyimpannya.

 

Dalam arahan kegiatan tersebut,Bupati Djafar meminta agar pihak BPKAD Kabupaten Ende untuk menyiapkan fasilitas penyimpanan sertifikat berupa brankas berstandar sehingga bisa menyimpan sertifikat tersebut secara baik dan terhindar dari kebakaran api.

“saya minta kerjasamanya dari pihak Aset daerah dalam hal ini yang diwakili oleh sekretaris BPKAD Ende, untuk menyiapkan brankas standar supaya terhindar dari kebakaran, supaya sertifikat-serifikat tersebut bisa aman dan tersimpan dengan baik dan rapih”tegasnya.

 

Dari 28 sertifikat yang sudah disertifikasi pada tahun 2019, Bupati Djafar juga meminta agar pada tahun 2020 tetap disiapkan anggaran untuk dilakukan sertifikat semua aset-aset Pemda Ende yang belum disertifikasi dimana aset-aset tersebut sudah diserahkan oleh masyarakat dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Ende.

“jadi masih banyak aset Pemda Ende yang belum disertifikatkan. Contoh tanah BP POM Ende, RRI Ende,TPA Walisongo, Tower Manulondo, TPA Bheramari, dan Puskesmas Rukun Lima. Ini semuanya tahun 2020 harus direalisasikan, termasuk aset jalan raya dan bahu jalan,”himbaunya.

 

Pada kesempatan yang sama Bupati Djafar meminta kerjasama semua pihak agar proses pengurusan sertifikat kedepan dapat berjalan dengan baik.”jadi semua kelompok yang bersentuhan dengan kegiatan ini untuk menjalankan tugasnya dengan, lakukan peran dan tugas,koordinasikan sehingga tidak berbenturan dengan masyarakat. BPN Kabupaten Ende, lakukan pengukuran dengan pendekatan-pendekatan riil lapangan dan tidak menimbulkan penafsiran ganda dalam proses pengukuran dan penerbitan sertifikat” pintanya.

 

(robiasrarepi/Diskominfo Kab. Ende)

Addthis
You are here