.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

FRAKSI-FRAKSI DPRD ENDE SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2018

altDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende menggelar Rapat paripurna masa sidang III tentang penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ende terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD Kabupaten Ende, Jalan Eltari, Kamis, (27/6/2019). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ende Herman Yosef Wadhi, ST dan didampingi oleh Wakil Ketua Erikos Emanuel Rede serta dihadiri oleh Plt. Bupati Ende Drs. H. Djafar H. Achmad, MM, para anggota DPRD, serta para Asisten Sekda Kab. Ende dan perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).


Sebanyak Tujuh Fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum secara bergantian. Berdasarkan Dokumen yang berisikan Pandangan Umum Fraksi yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ende, ada beberapa catatan kritis dari fraksi-fraksi antara lain :


Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); menyarankan pemerintah untuk memperhatikan konsistensi antara Dukumen Perancanaan dan Penganggaran terutama data yang tersaji, baik dalam Laporan Keuangan dan LHP BPK termasuk ketepatan waktu dalam penyajian, penyampaian dan penetapan berbagai dokumen perancanaan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan regulasi terkait lainnya. Di samping itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mendorong pemerintah untuk memperhatikan aspek ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan baik kepada DPRD maupun kepada BPK.


Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); memberikan apresiasi yang setingi-tingginya kepada pemerintah yang berhubungan dengan kinerja keuangan daerah yang capaian kinerjanya cukup tinggi. Namun fraksi menyoroti capaian kinerja pendapatan daerah khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah yang mana hanya sebesar 76,63% dari target anggarannya. Menurut pandangan Fraksi Hanura bahwa baik buruknya kinerja pengelolaan pendapatan daerah oleh pemerintah akan dilihat dari realisasi capaian kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah tersebut.


Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem); meminta pemerintah untuk menyajikan data beberapa pengecualian dalam catatan audit BPK RI Perwakilan NTT terhadap hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah tahun anggaran 2018 yang menyebabkan opini BPK masih sebatas pada WDP, terhadap catatan itu pemerintah diminta menguraikan langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan semua catatan pengecualian tersebut dengan harapan opini BPK menjadi WTP di tahun-tahun mendatang. Fraksi juga meminta langkah-langkah yang sudah ditempuh untuk penertiban Pasar Wolowona, penanganan keluhan pelayanan kependudukan, keluhan terhadap tidak terakomodirnya sebagian masyarakat miskin dalam program JKN-KIS dan penyelesaian pengangkatan beberapa tenaga eks honorer K2 yang tersebar di berbagai dinas.

 

Fraksi Golongan Karya (Golkar); mengingatkan bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dinyatakan bahwa pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018 diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (­WDP), ini menunjukan bahwa sebagian besar komponen dalam laporan keuangan telah disajiakan secara wajar dan bebas dari salah saji material dan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Namun masih ada catatan atas ketidakpatuhan pemerintah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang harus menjadi skala prioritas perhatian pemerintah, oleh karena itu Fraksi Partai Golongan karya menegaskan agar pemerintah segera melakukan pembenahan-pembenahan terhadap berbagai catatan dimaksud, sehingga predikat yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Ende terhadap pertanggujawaban APBD pada tahun-tahun yang akan datang mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Fraksi Golkar juga memberi penegasan kepada pemerintah berkaitan dengan Dana Alokasi khusus yang bersifat Open Menu untuk semua SKPD pengelola, penentuan kegiatan dan lokusnya, harus dibahas bersama DPRD Kabupaten Ende.

 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-P); menyoroti korelasi yang belum altseimbang antara realisasi anggaran yang dikeluarkan dengan capaian kinerja pemerintah terutama bagi OPD penghasil yang dinilai belum optimal melakukan pungutan terhadap beberapa objek penerimaan sehungga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Fraksi PDI-P juga mendorong pemerintah Kabupaten Ende agar memberlakukan penerapan Reward and punishment serta penegakan regulasi diutamakan guna peningkatan dan menilai kinerja Aparatur Sipil Negara, meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan retribusi di daerah terhadap pencapaian target penerimaan yang dilakukan oleh Badan Keuangan selaku koordinator pengelolaan pendapat daerah dan inspektorat selaku unsur pengawasan di daerah. Sehingga Wajib Pajak serta Wajib Retribusi dapat membayar tepat waktu.

 

Fraksi Partai Demokrat; mengingatkan realisasi pendapatan Asli Daerah pada tahun Anggaran 2018 menunjukan bahwa belum akurat dalam penetapan target pendapatan pada proses penyusunan anggaran yang cenderung Over-Estimated, khususnya pada dua objek pajak daerah yang tidak mencapai target. Fraksi Demokrat mengakui Dalam realisasi Belanja pada Laporan Keuangan pada Tahun menunjukan bahwa secara umum tingkat penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2018 cukup baik. Namun efisiensi yang dilakukan pemerintah perlu terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan efektifitas program/kegiatan yang direncanakan dan disiplin anggaran.


Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); menyinggung rendahnya penyerapan dan realisasi APBD tahun anggaran 2019 berdasarkan data hasil rapat kerja komisi–komisi DPRD dan mitra kerja pemerintah, serta belum terlaksananya sejumlah program dan kegiatan yangt direncanakan melalui APBD perubahan Tahun Anggaran 2018, maka fraksi Gerindra mengingatkan pemerintah untuk terus memberi perhatian yang serius dan berkomitmen serta konsisten pada penetapan dan keputusan bersama.


Usai menyampaikan pemandangan umum, masing-masing fraksi menyerahkan dokumen pandangan umum yang diterima oleh Pimpinan Sidang yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende untuk ditindaklanjuti pada Rapat Paripurna selanjutnya.

 

DusRangga/DiskominfoKabEnde

 

 

Addthis
You are here