.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

UPACARA KESADARAN JANGAN DIANGGAP SEBAGAI FORMALITAS

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resor Ende, Achmad Muzayin, SIK sebagai Irup dalam sambutannya pada Upacara Hari Kesadaran Nasional Tingkat Kabupaten Ende di Lapangan Kantor Bupati Ende, Selasa (17/04).

“Upacara yang kita selenggarakan setiap bulan ini, janganlah dianggap sebagai formalitas belaka tetapi merupakan salah satu upaya untuk tetap meningkatkan semangat pengabdian dalam rangka pemupukan disiplin, Patriotisme, Jiwa Kosra, Loyalitas dan Kebersamaan” Kata Achmad.


Lebih lanjut Achmad juga menegaskan bahwa Upacara Kesadaran ini juga mempunyai makna yang khusus sebagai sarana untuk Introspeksi, Evaluasi dan Koreksi sejauh mana kita telah berbuat untuk organisasi dan tugas yang diberikan kepada kita.


Kepada para peserta upacara kesadaran, Achmad juga menyampaikan bahwa tahapan proses Pilkada Kabupaten Ende, dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2019-2024 sudah masuk dalam tahapan Kampanye yang dilaksanakan selama 128 hari diseluruh wilayah Kabupaten Ende.


Selain pelaksanaan Kampanye Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, kita juga harus melaksanakan pengamanan Kampanye PilGub dan Wakil Gubernur NTT, kepada Aparat Keamanan agar menyiapkan fisik dan juga kesiapan dari Aparat Sipil Negara, jika perkembangan keadaan membutuhkan kehadiran kita sewaktu-waktu untuk itu diperlukan sinergitas diantara kita selaku aparatur negara baik TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah” Kata Achmad.


Dalam proses Pilkada ini, lanjut Achmad, kita dihadapkan dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, untuk itu kita sebagai Aparat Negara diminta untuk tidak menyebarkan berita tersebut (Berita HOAX), selain itu kepada Media Massa menjadi salah satu faktor terpenting dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan juga diminta harus netral, tidak boleh berpihak serta memberikan informasi yang faktual dan bersifat netral.


Diakhir sambutannya, Achmad mengingatkan kembali tentang Netralitas kita sebagai Aparatur Negara baik TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah, yakni dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan pasangan calon, dilarang melakukan pertemuan dengan pasangan calon yang membahas dukungan pencalonan mereka, dilarang mengunggah atau menanggapi seperti Like, komentar dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar atau foto visi misi pasangan calon melalui media online atau media sosial, dilarang memobilisasi organisasi sosial agama dan ekonomi untuk kepentingan pasangan calon dan tidak menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya (Berita HOAX) yang tidak didukung dengan fakta dan data sehingga tidak berdampak kepada terjadinya gangguan Kamtibmas sehingga kita mampu menggerakkan Pemilihan Kepala Daerah yang sukses, aman dan damai.

 

Valentina Nong/DiskominfoEnde

Foto: HumasEnde

Addthis
You are here