.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

BADAN KESBANGPOL NTT MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

altSecara historis sejarah perjalanan kehidupan politik nasional khususnya setelah reformasi, isu utama yang muncul adalah persoalan menyangkut demokratisasi yang selanjutnya dipahami secara peka oleh pemangku kepentingan negara untuk menjawab tuntutan reformasi, sehingga dilakukannya berbagai penyempurnaan-penyempurnaan regulasi di bidang politik termasuk undang-undang kepemiluan.


Hal ini disampaikan oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kornelis Wara, S. Sos saat membuka kegiatan Sosialisasi Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggrakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi NTT, di Wisma Emaus Jln. Diponegoro, Selasa (20/03).

 

Maka dengan ditetapkannya Undang-undang  nomor 7 Tahun 2017 demikian Gubernur Frans Lebu Raya, merupakan penyederhanaan  dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang yakni undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR,DPD dan DPRD.

alt


Pelaksanaan Sosialisasi lanjut Gubernur Lebu Raya memiliki nilai strategis dan penting mengingat sudah dekatnya pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019, sehingga dengan demikian proses demokratisasi dapat tetap berlangsung melalui pemilu yang lebih berkualitas serta berjalan dengan baik, terkelola dan terlembaga.


Gubernur Lebu Raya menambahkan Pembentukan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 ini bertujuan untuk menjawabperkembangan dinamika politik masyarakat terkait pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum secara akuntabel, efektif dan efisien, sedangkan secara prinsipil bertujuan menata secara baik manajemen penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, sistem pemilihan, pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, penegakan hukum serta tindak pidana pemilu.


Kepada para peserta yang hadir terdiri dari perwakilan DPRD, Forkopinda, perwakilan OPD, perwakilan KPU dan Panwaslu Kabupaten Ende, perwakilan dari Partai Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita serta para pemilih pemula, Gubernur Lebu Raya mengharapkan agar dengan kegiatan sosalisasi ini dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta sinergitas yang kuat antara pemangku kepentingan pemilu dalam upaya menciptakan pemilu yang demokratis, agar masyarakat nantinya dapat berduyun-duyun penuh antusias datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya secara aman tanpa adanya tekanan dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

 

Valentinanong/DiskominfoEnde

Addthis
You are here