.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

KORPRI HARUS NETRAL

altKehadiran UU ASN sebagai payung hukum bagi semua anggota KORPRI mau tidak mau menuntut KORPRI untuk lebih profesional, tidak terpengaruh dan berpihak pada salah satu golongan atau kepentingan. Bupati Ende, Ir. Marselinus Y. W. Petu mengatakan ini saat membuka kegiatan Musyawarah Daerah KORPRI Kabupaten Ende di aula pertemuan Lt.2 Kantor Bupati jln. Eltari (17/1).


Menurut Bupati Marsel Petu, sikap netralitas ini harus merasuk dalam jiwa dan pribadi setiap anggota KORPRI. Apabila KORPRI telah menujukan netralitasnya maka akan sangat berdampak pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik profesional.


Jelas Bupati Marsel, melalui berbagai peristiwa dan perubahan sosial politik yang ada selama ini, patut menjadi bahan renungan, pelajaran dan inspirasi bagi segenap anggota KORPRI   sebagai komponen utama dalam pengelolaan pemerintahan.


Terkait dengan pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2018 ini, sebagai penasihat KORPRI  Bupati mengingatkan kepada anggota KORPRI agar dalam menentukan sikap politiknya seperti yang telah digariskan dalam Undang-undang ASN yang secara tegas menyatakan bahwa setiap anggota KORPRI harus bersikap netral dan tidak ikut terlibat politik praktis.


Bupati menghimbau kepada anggota KORPRI untuk benar- benar menjaga tutur kata dan tindakan sampai pada pelaksanaan Pilkada 27 Juni nanti.


Anggota KORPRI himbaunya lagi harus benar- benar menunjukan jati dirinya sebagai abdi negara dan masyarakat yang netral dengan tidak terlibat secara nyata mendukung salah satu kandidat.


(Humas Ende/ Helen Mey (eln)).

Addthis
You are here